Puluhan Ahli Waris Geruduk BPN Palembang, Minta Presiden Buat Satgas Mafia Tanah

Senin, 28 Agustus 2023
Tim Kuasa Hukum Ahli Waris, Sapri Syamsuddin saat melakukan orasi damai

Palembang, Sumselupdate.com – Puluhan warga dari ahli waris Kgs Nanung menggelar aksi damai di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, Senin (28/8/2023).

Kedatangan puluhan ahli waris tersebut terkait adanya dugaan penyerobotan tanah oleh mafia seluas 23.000 m2 yang berlokasi di KM 8 jalan Kolonel H Barlian Kota Palembang.

Bacaan Lainnya

Tim kuasa hukum Ahli waris Sapri Syamsudin, SH, MN mengatakan kedatangannya bersama warga ke kantor BPN Kota Palembang, untuk memperjuangkan hak tanah mereka seluas 23000 m2 yang berlokasi di KM 8 yang diduga diambil oleh mafia tanah.

“Kami ingin menyampaikan pesan kepada presiden bahwa rencana beliau yang membuat satgas mafia tanah masih ada di penghujung jabatan beliau ini. Oknum-oknum mafia tanah ini ada khususnya di Kota Palembang, terkait perkara yang kami hadapi saat ini,” tegas Sapri.

Ia juga menyatakan, mafia tanah belum selesai surat dari instansi BPN pusat yang ditanda tangani dari pihak Kementerian  tidak dieksekusi oleh pihak BPN Kota Palembang yang mempunyai tanggung jawab dalam surat ini.

“Mana mungkin sekelas masyarakat Ahli Waris Kgs Nanung mencari keadilan kalau sehebat dari Kementerian saja tidak dilaksanakan oleh BPN sehingga kami harus menyampaikan secara terbuka secara umum Ini yang terjadi di BPN Kota Palembang,” ungkapnya

Menurutnya, mungkin masyarakat takut untuk menyampaikan aspirasinya seperti yang mereka lakukan.

“Kami bukan memfitnah pihak-pihak di BPN, akan tetapi secara fakta sudah beberapa kali oknum BPN ini ditangkap, di mana ada pernah OTT berarti memang ada dugaan kejahatan,” katanya.

“Bertahun tahun mereka memperjuangkan hak mereka, tapi sampai sekarang belum ada keadilan bagi mereka, mereka bingung, mau mencari keadilan kemana lagi. Untuk menyewa pengacara saja tidak bisa dan harus membayar pakai apa, makanya kami mengelar aksi damai di BPN Kota Palembang, menurut kami, pihak BPN belum maksimal melaksanakan penanganan dan pelayanan pada masyarakat,” tambahnya.

Ia menyebutkan pembatalan sertifikat No 5344 atas nama Linda Hakim harus dibatalkan karena prosesnya tidak baik.

“Kalau tidak dipenuhi kami akan menurunkan massa lebih banyak dan kami akan mengajak massa yang tergabung dari ormas, LSM, dan masyarakat lain dan kami akan membuka posko pengaduan korban-korban mafia tanah biar Kota Palembang ramai,” tegas Safriadi.

Sementara itu, saat awak media ingin melakukan konfirmasi terkait aksi yang telah berlangsung tadi tidak ada respon dari BPN Kota Palembang yang bisa memberikan keterangan.

Ditempat yang sama, Rahmad selaku Asisten Intelijen Kejati Sumsel saat dimintai keterangannya terkait aksi demo GPAKS, mengatakan pihaknya akan terus mengungkap dugaan kasus korupsi di Sumsel.

“Untuk kasus KONI Sumsel tentunya masih dalam tindak lanjut dan terhadap fakta-fakta nanti atau ada bukti-bukti yang bisa berkembang tentu tidak menutup kemungkinan tetap dicari kemudian tersangka-tersangka lain,” pungkasnya. (ron)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.