Pagaralam, Sumselupdate.com – Pemerintah Kota Pagaralam terus mengakselerasi pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat kelurahan. Hingga April 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 70 persen.
Sebanyak 21 dari total 35 kelurahan di Pagaralam saat ini telah memasuki tahap pembangunan gedung koperasi. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Pagaralam, Ahmad Ali Ramadhan, mengatakan capaian tersebut merupakan langkah signifikan dalam merealisasikan program Koperasi Merah Putih.
“Kami mencatat progres pembangunan Koperasi Merah Putih saat ini sudah mencapai kurang lebih 70 persen. Artinya, 21 koperasi sudah mulai dibangun dari total 35 kelurahan,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Ia menegaskan, koperasi yang dibangun tidak hanya difungsikan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.
“Koperasi ini kita dorong menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat kelurahan. Tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga mampu mengelola berbagai potensi usaha masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, kehadiran koperasi berbasis kelurahan menjadi solusi konkret dalam memperluas akses permodalan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pendampingan agar koperasi yang terbentuk memiliki manajemen yang sehat dan profesional, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
“Kami tidak hanya fokus pada pembentukan, tetapi juga memastikan koperasi ini sehat secara manajemen dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” tambahnya.
Pemerintah Kota Pagaralam menargetkan seluruh kelurahan memiliki Koperasi Merah Putih dalam waktu dekat. Dengan capaian 70 persen tersebut, pemerintah optimistis pemerataan ekonomi dapat terwujud lebih cepat melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat.
(**)











