Palembang, Sumselupdate.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mencabut status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA). Keputusan itu diambil Jokowi pada tanggal 5 Januari 2022 lalu, melalui Keputusan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 2/2022.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan ia tidak terkejut dengan keputusan tersebut. Mengingat, hal tersebut memang sudah sejalan dengan keinginan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sumsel guna memindahkan lokasi KEK yang disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2014 silam.
“Titik lokasi itu kita minta cabut tidak resepersentatif dan jauh dari calon lokasi pelabuhan (Tanjung Carat) yang akan dibangun. Jadi memang kita yang minta dicabut agar posisi KEK pindah lebih dekat ke pelabuhan yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN),” ungkap Deru ditemui di Pemprov Sumsel, Jumat (21/1/2022) seperti dikutip dari suara.com jaringan sumselupdate.com.
Deru menjelaskan, atas dasar mendekatkan KEK mendatang dengan wilayah pelabuhan pihaknya melakukan pembaharuan lokasi. Selama ini, KEK TAA sulit terealisasi karena tidak memenuhi syarat sehingga mustahil adanya KEK tanpa pelabuhan untuk mendukung ekspor.
“KEK itu kawasan ekonomi khusus dengan menggandeng investor. Bagaimana investor mau masuk jika tidak ada pelabuhan. Dimana-mana dalam sejarah, KEK di Indonesia itu harus ada pelabuhan dulu. Cek saja KEK di Indonesia pasti ada pelabuhan,” tuturnya.
Pemprov Sumsel tengah berjuang untuk merealisasikan pelabuhan samudra baru bagi Sumsel di kawasan Tanjung Carat. Pelabuhan laut dalam ini diharapkan dapat membawa komoditas ekspor Sumsel ke pelabuhan dunia, tidak lagi bergantung dengan provinsi tetangga seperti Lampung.
“Prioritas kita pelabuhan dulu baru KEK, karena sejak 2014 KEK kita terkendala pembebasan tanah,” ucapnya.
Pelabuhan New Palembang Tanjung Carat akan menjadi pelabuhan ekspor Sumsel menggantikan pelabuhan sungai Boom Baru yang berada di kawasan sungai Musi yang mengalami pendangkalan.
Selama ini, untuk pengangkutan komoditas Sumsel hanya dilakukan melalui pelabuhan Boom Baru mulai dari minyak sawit, karet, kelapa dan berbagai komoditas lainnya.
Untuk pembangunan pelabuhan baru, pihak Pemprov akan melakukan sharing dana dengan badan usaha. Pihaknya mengestimasikan pembangunan mencapai Rp2 triliun. (adm3/sur)