Pangkalpinang, sumselupdate.com – Politisi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai memberikan tanggapan terkait polemik penolakan terhadap aktivis, Ratna Sarumpaet dalam acara Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) dengan tema “Ganti Presiden dan Kembali ke UUD 1945 Mutlak” pada Sabtu (25/8/2018) lalu.
“Terjadinya penolakan oleh elemen ormas, OKP maupun LSM di Babel karena menilai kedatangan Ratna Sarumpaet sarat kepentingan politis sehingga dapat memecah belah masyarakat,” kata Ketua DPD II Partai Golkar Kota Pangkalpinang, Irianto Tahor di Pangkalpinang, Selasa (28/8).
Ia menerangkan, setiap elemen masyarakat Babel menjunjung tinggi nilai toleransi serta perdamaian, sehingga selalu berupaya untuk menjaganya demi situasi dan kondisi di daerah.
“Masyarakat Babel tentu melihat dahulu maksud dan tujuan tokoh yang akan berkunjung di daerahnya, apakah nantinya menimbulkan polemik maupun mengadu domba terhadap pihak satu dengan yang lainnya,” katanya.
Menurut dia, tema acara Ganti Presiden merupakan bentuk kampanye terselubung karena belum memasuki tahapan kampanye Pilpres 2019.
“Pendukung masing-masing paslon diharapkan dapat menahan diri agar tidak melakukan kampanye sebelum waktunya karena dapat melanggar peraturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Irianto menambahkan, pihaknya mendukung langkah Polda Kepulauan Babel yang tidak memberikan izin acara GSI karena pertimbangan kondusifitas daerah.
“Langkah Polda Kepulauan Babel untuk tidak memberikan izin acara GSI sangat tepat karena tugas pihak kepolisian adalah untuk menjaga situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat tetap kondusif,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris DPW Partai Nasdem Babel, Robert Aritonang, mengatakan bahwa penolakan terhadap Ratna Sarumpaet dilakukan oleh elemen masyarakat Babel yang menganggap kedatangan tokoh tersebut dapat mengganggu situasi di daerahnya.
“Elemen masyarakat Babel pasti memiliki alasan yang kuat untuk menolak kedatangan Ratna Sarumpaet sebagai pembicara di acara GSI,” katanya. (jip)











