Jakarta, Sumselupdate. com- Politik jalan tengah bisa menjadi solusi bagi calon presiden (capres) yang akan mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal ini untuk meminimalkan terjadi potensi polarisasi kebablasan dan dampak berkepanjangan, seperti pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017.
Pernyataan tersebut di sampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahfuz Sidik saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Politik Jalan Tengah: Menjawab Ancaman Polarisasi pada Pilpres 2024’, Rabu (26/7/2023).
“Saya kira ini warning, kita menjaga betul supaya tidak terjadi lagi polarisasi kebablasan. Karena yang mendapatkan keuntungan terbesar dari pembelahan ini, bukan calon presiden, tetapi bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia,” kata Mahfuz Sidik.
Dalam diskusi yang dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dan Mubaligh Nasional Haekal Hassan ini, Mahfuz menegaskan, polarisasi politik menciptakan implikasi panjang.
“Pemilu sudah selesai, ternyata pembelahan di masyarakat nggak selesai-selesai, residunya masih panjang. Ini yang terjadi,” katanya.
Menurut Mahfuz, potensi polarisasi kebablasan bisa terjadi pada Pilpres yang diikuti dua atau lebih pasangan calon. Jika capres lebih dari dua, maka potensi polarisasi kebablasan terjadi pada putaran kedua.
“Masih ada benih yang kelihatan terus disiram, sumbunya akan merebak di putaran kedua Pilpres. Itu artinya ada sekitar 100 hari, waktu yang bisa digunakan dan dikelola kekuatan politik untuk mengarahkan kepada polarisasi kebablasan. Ini sangat mungkin terjadi,”tuturnya.
Karena itu, penting bagi pemerintah membangun dan memperkuat narasi kebangsaan di tengah masyarakat, sehingga kepentingan nasional tidak dikalahkan kepentingan politik praktis.
“Agustus adalah momen terbaik bagi pemerintah memperkuat narasi kebangsaan dan kepentingan kolektif kita sebagai satu bangsa. Presiden Jokowi (Joko Widodo) secara khusus bisa menghighlight pesan-pesan tersebut,” katanya.
Sekjen Partai Gelora ini mengingatkan, pola sama dan terus berulang yang digunakan dari tahun ke tahun. Dimana mereka yang menginginkan polarisasi kebablasan akan mengolah sedemikian rupa agar menjadi sebuah isu.
“Khusus September dan Oktober akan muncul lagi isu PKI. Lalu, nanti awal tahun ada Imlek, dan secara teknis akan membawa sentimen kepada agama Khonghucu dan anti China,” katanya.
Mahfuz berharap agar lembaga pendidikan dan keagamaan memfasilitasi dialog kebangsaan dengan para capres dalam upaya meminimalkan terjadinya polarisasi kebablasan dan pembelahan di masyarakat.
“Dengan dialog ini kita berharap dapat membangun jembatan yang baik. Kerasnya perbedaan, karena tidak ada jembatan, tidak ada komunikasi di tiap yang berbeda. Saya kira politik jalan tengah memperbanyak jembatan dari perbedaan yang ada,”tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, polarisasi sesuatu yang sehat dan alami, apabila tidak ada partai politik dan capres yang berbeda, masyarakat tidak punya pilihan.
“Cuman yang harus kita hindari adalah polarisasi yang membelah. Kalau nggak saya mereka, kalau enggak mereka saya, kalau saya menang mereka kalah, kalau mereka menang, saya yang kalah.
Kompetisi politik dianggap sebagai bagian dari pertarungan hidup mati, itu polarisasi yang harus kita hindari,” kata Djayadi.
Menurut Djayadi, polarisasi seperti ini dalam politik sebagai polarisasi tidak sehat.
Polarisasi kebablasan membelah masyarakat menjadi dua. “Di Indonesia sumbernya banyak, selain perbedaan ideologi, ada juga keterikatan dengan pemimpin, etnis, agama, kesenjangan ekonomi yang bisa menjadi sumber polarisasi kebablasan,”katanya.
Namun, polarisasi kebablasan tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada political entrepreneur atau wirausahawan politik yang akan menggunakan mereka, termasuk di Pilpres 2024.
“Lanskap politik Indonesia menjelang Pemilu 2024, baik calon dua atau tiga, apalagi empat, berdasarkan data perhitungan kami. Polarisasi yang sifatnya kebablasan tidak akan menguntungkan atau menjadi faktor salah satu kandidat atau beberapa kandidat yang menggunakannya untuk memenangkan pertarungan,” katanya.
Atas dasar itu, Direktur Eksekutif LSI ini meminta para capres yang ingin memenangi pertarungan di Pilpres 2024, menghindari polarisasi yang sifatnya kebablasan, demi kepentingan elektoral mereka sendiri dan kepentingan normatif kebangsaan kita ke depan. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
