Pjs Bupati OKU Ikuti Rakornas Forsesdasi Tahun 2020

FORSESDASI-Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah (Forsesdasi) Seluruh Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Laporan: Armizwadi

Baturaja, Sumselupdate.com-Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) yang Juga Kepala Biro Organisasi Setda Prov Sumsel Sebagai Direktur Eksekutif DPP Forsesdasi Muhammad Zaki Aslam, SIP, MSi, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah (Forsesdasi) Seluruh Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Bacaan Lainnya

Rakernas Forsesdasi Tahun 2O20 dibuka Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yakni Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Dwi Wahyu Atmaji mewakili Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo, dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia mewakili Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Tema yang diusung dalam acara tersebut adalah ‘Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Indonesia maju’.
Dalam sambutannya sekaligus menjadi keynote speaker, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori mengucapkan terima kasih kepada para Sekretaris Daerah (Sekda) yang sudah hadir secara virtual.

“Semoga kita selalu bisa bersinergi ke depannya. Kita sukseskan momentum ini,” tegasnya.

Hal-hal yang disampaikan oleh Muhammad Hudori terkait program untuk mensejahterakan masyarakat. Muhammad Hudori juga mengimbau kepada seluruh peserta yang hadir agar bersikap netralitas dalam Pilkada.

“Kurangi kerumunan massa. Pilkada harus aman, tertib, lancar dan bebas dari penularan Covid-19,” ucapnya.

Sekretaris Kementerian PAN dan RB Dwi Wahyu Atmaji juga menyampaikan mengenai implementasi informasi birokrasi dan akuntabilitas daerah sesuai target RPJMN 2019-2024 yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, proyek prioritas strategis, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan.

Kemudian, prioritas pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Lebih lanjut, Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hal utama yang harus dilakukan pemerintah, karena semua itu menjadi dambaan masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun pelayanan prima adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Pelayanan prima dapat dicapai oleh suatu unit/ lembaga pelayanan publik. Jika menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, sebab, ukuran penilaian masyarakat terhadap pelayanan prima sebenarnya sangat sederhana, yakni persyaratan sederhana, pelayanan cepat, nyaman, serta berbiaya murah bahkan gratis,” urainya.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia mengimbau agar terus dilakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa yang terkait Pandemi Covid-19.

Dadang Kurnia juga mengingatkan agar bersama-sama untuk saling berkolaborasi mempercepat penanganan pencegahan Covid-19.

Sekda Provinsi Sumsel selaku Ketua Umum DPP Forsesdasi Nasrun Umar SH, MM, memberikan apresiasi dan dukungan di tahun 2021 dapat melaksanakan Rakernas dan Munas Forsesdasi tahun 2021 dengan baik dan sukses.

Direktur Eksekutif DPP Forsesdasi, Muhammad Zaki Aslam, SIP, MSi, menyampaikan laporan hasil Rakernas dan memberikan kesimpulan atas menghasilkan keberhasilan Forsesdasi yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan baik, salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia adalah memberikan pelayanan publik yang baik sesuai standar yang telah di tentukan sehingga kepercayaan penuh dari masyarakat.

Rangkaian acara diakhiri dengan Penetapan Tuan Rumah Rakornas Tahun 2021 sekaligus penutupan secara resmi Rakornas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rakernas Forsesdasi Tahun 2O2O oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (**)

 

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.