Dia meminta penyidik dapat segera menuntaskan perkara ini ke penuntutan, mengingat peristiwa yang dilaporkan terjadi dalam kisruh penolakan P3SRS terhadap revitalisasi yang dilakukan oleh pengelola PT BCR.
”Peristiwa ini dilakukan di malam hari, yang dilakukan oleh orang banyak. Kemudian ada keterlibatan perusahaan swasta yang dalam hukum pidana itu tindak pidana tersebut menurut teori hukum pidana sebagaimana ‘Deleeneming, Penyertaan’, jadi pelaku itu bukan satu orang tapi banyak pelaku,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Edy juga menanggapi terkait Inspektorat Kota Palembang melakukan audit tujuan tertentu (ATT) terhadap Perumda Pasar Palembang Jaya dan pihak ketiga pengelola Gedung Pasar 16 Ilir yakni PT BCR.
Baca Juga: Soroti Kasus Gedung Pasar 16 Ilir, Anggota DPRD Palembang: Ini Tindak Kriminal Nyata!
Terkait apa yang dilakukan Inspektorat Kota Palembang diyakini pihaknya bahwa dalam pengelolaan Gedung Pasar 16 Ilir Palembang ini terjadi penyelewengan bahkan diduga juga ada kerugian negara di dalamnya.
”Kami yakin karena beberapa media kami melihat pihak ketiga swasta yang bekerja sama ini mengatakan bahwa para pedagang tidak lagi membayar retribusi, padahal pedagang ini selalu membayar retribusi kepada PT Prabu Makmur, setelah tidak lagi sebagai pengelola, retribusi dikutip oleh PD PASAR, selanjutnya retribusi dikutip ke PT GTP dan terakhir tahun 2023 retribusi dikutip oleh PT. BCR,” katanya.
Bila nantinya memang terbukti dari hasil ATT Inspektorat Kota Palembang tersebut, pihaknya meminta Pemkot Palembang melalui Perumda Pasar Palembang Jaya mengambil alih lagi pengelolaan Gedung Pasar 16 Ilir tersebut dengan tetap tunduk pada UU No 20 Tahun 2011 tentang satuan rumah susun.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
