Penyertaan Modal dari Pemprov Sumsel Dipastikan Ditunda Hingga Tahun 2021, Ini Komentar BSB

Logo Bank Sumsel Babel

Palembang, Sumselupdate.com – Penyertaan modal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terhadap Bank Sumsel Babel (BSB) yang tertunda dan akan dibayar lima tahun ke depan tepatnya 2021 mendatang ini, ditanggapi pejabat BSB.

“Bukan molor, tapi diperpanjang dari Raperda sebelumnya mengingat jumlah kuota belum penuh, sehingga diperpanjang,” ungkap Sekretaris Perusahaan BSB Samiluddin saat dikonfirmasi lewat ponsel, Rabu (21/9/2016).

Bacaan Lainnya

Dengan diperpanjang, menurut dia, justru berdampak positif. Karena jika diperpanjang ini membuka ruang untuk dapat melakukan setoran.

“Hari ini Paripurna lagi dari tanggapan fraksi-fraksi. Semoga saja ada tanggapan dan hari ini berjalan lancar,” kata dia.

Lalu, dengan adanya penyertaan modal juga tentunya membuat peran BSB lebih meningkat dalam pembangunan ekonomi di Sumsel.

“Ke depan dengan perpanjangan hingga lima tahun ke depan ini, BSB tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa dan sama sekali tak terganggu. Dan saat ini kita ikuti proses saja dulu,” tutup dia.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) (Sumsel), memastikan penundaan penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel (BSB) yang direncanakan 2016. Rencananya pembayaran penyertaan modal bank plat merah itu dilakukan paling lambat hingga 31 Desember 2021 mendatang.

“Tahun 2021 itu paling lama, kalo bisa sebelumnyalah,” kata Gubernur Sumsel  H Alex Noerdin selepas menghadiri paripurna DPRD Sumsel, Senin (19/9).

Menurut Alex, pada tahun ini sulit untuk menambah penyertaan modal ke BUMD tersebut, mengingat Dana Alokasi Umum (DAU) pada empat bulan terakhir ditunda, dan baru akan dibayarkan pada 2017 mendatang.

“Jadi 4 bulan ini (dana) untuk bayar gaji, tunjangan, operasional, listrik dan sebagainya. Bayangkan itu, narik sini- situ efisiensi lagi. Boro-boro penyertaan modal sehari-hari saja sulit, tapi hebatnya kita membangun terus tanpa APBD, melainkan ada APBN maupun pihak ketiga (swasta),” ujarnya.

Dalam penyampaiannya dalam paripurna DPRD, menurut Gubernur, berdasarkan ketentuan pasal 3 Perda no 14 tahun 2011, Pemprov Sumsel melakukan penambahan penyertaan modal pada PT BSB sebesar Rp360 miliar, sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp600 miliar.

Padahal sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) perda no 14/2011 dimaksud, pernyertaan modal Pemprov Sumsel tersebut, akan direalisasikan dalam jangka waktu paling lama lima tahun, sejak Perda tersebut diundangkan (2 November 2011) atau paling akhir 2016.

“Sehubungan dengan kemampuan dan kondisi keuangan Pemprov saat ini, maka terhadap ketentuan batasan jangka waktu penyertaan modal dimaksud belum dapat dipenuhi. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap jangka waktu pemenuhan penambahan penertaan modal Pemprov Sumsel,” jelasnya.

Ditambahkannya, sampai saat ini penambahan penyerataan modal dari Pemprov Sumsel untuk PT BSB baru teralisasi sebesar Rp125 miliar.

“Untuk itu kami mengusulkan, batasan jangka waktu penambahan penyertaan modal, yang masih terhadap kekurang sebesar Rp235 miliar tersebut dilakukan paling lambat 31 Desember 2021,” tandasnya.

Alex berharap dengan penundaan penyertaan modal ini. BUMD di bidang perbankan (BSB) perlu menumbuhkan budaya koorporasi dan profesionalisme, antara lain melalui perluasan jaringan perbankan dan peningkatan modal usaha. (man/*)

 

 

 

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.