Palembang, Sumselupdate.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III untuk percepatan perbaikan jalan negara yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
Hal tersebut dikemukakan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin melalui Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki pada rapat paripurna jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015, Selasa (21/6) di gedung DPRD Sumsel.
Hal tersebut dikemukakan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin melalui Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki pada rapat paripurna jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015, Selasa (21/6) di gedung DPRD Sumsel.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah, SH, dan didampingi Wakil Ketua H Nopran Marjani dan M Yansuri dan dihadiri kepala dinas dan SKPD dan undangan.
Menurut Ishak kalau untuk ruas jalan provinsi pihaknya tetap berupaya mengalokasikan dana yang cukup untuk pemeliharaannya.
Selain itu, membuat posko mudik lebaran dan menyediakan alat berat untuk ruas jalan yang mengalami kerusakan atau bencana alam (longsor), katanya.
Pihaknya juga melarang angkutan batu bara melintasi jalan umum sejak 1 Januari 2013.
Akan tetapi, lanjutnya, pihaknya tidak memungkiri bahwa sampai dengan saat ini masih terdapat angkutan batu bara yang menggunakan jalan umum.
“Untuk itu, kami telah membentuk tim terpadu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian angkutan batu bara di Sumatera Selatan,” kata Ishak.
Ia menyatakan, tim terpadu itu terdiri atas unsur Polda Sumsel dan polres/polresta se-Sumsel, Denpom Kodam II Sriwijaya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi provinsi/kabupaten/kota, Dinas PU Bina Marga Sumsel serta Dinas Pertambangan dan Energi Sumsel.
“Di samping itu, kami juga melaksanakan sosialisasi kepada para pengusaha tambang agar pengangkutan batu bara dapat menggunakan kereta api,” katanya.
Sedangkan H Chairul S Matdiah SH mengatakan kalau secara teknis pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 akan dibahas dalam komisi-komisi yang ada di DPRD Sumsel dengan dinas dan SKPD terkait dari tanggal 22 hingga 29 Juni 2016.
Dan hasilnya akan dibacakan dalam rapat paripurna, Kamis (30/6) yang akan datang. (ery)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
