Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Belakangan ini beredar isu pemberitaan sejumlah media mengenai pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan gaji honorer di lingkup Pemkot Pangkalpinang untuk Pilkada Ulang 2025.

Penjabat (Pj) Walikota Pangkalpinang, Budi Utama, memberikan klarifikasi mengenai isu tersebut. Ia menegaskan bahwa pemberitaan tersebut tidaklah benar.

Hal itu ditegaskannya saat memimpin apel di halaman kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (2/12/2024).

“Sengaja saya kumpulkan pada pagi hari ini, bapak ibu saya harap tenang. Tidak ada isu apapun berita berkenaan dengan pemerintah kota Pangkalpinang. Dengarkan baik-baik, dari awal tidak ada satu pejabat pun yang berkehendak ataupun berkeinginan untuk mengurangi dan atau memotong kesejahteraan kita semua,” tegas Budi.

Budi juga menjelaskan, sebelum ia dilantik sebagai Penjabat Walikota, Pangkalpinang telah mengalami defisit anggaran pada tahun 2024, yang juga terjadi dihampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

“Sejak awal saya masuk sini, tidak ada satu pejabat pun yang berkehendak atau berkeinginan untuk mengurangi ataupun memotong kesejahteraan pegawai, baik ASN maupun honorer. Kami bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berupaya sekuat tenaga agar TPP dan gaji honorer pada tahun 2025, tetap seperti sekarang,” ujar Budi.

Untuk mengatasi defisit dan meningkatkan pendapatan daerah, jelas Budi, pihaknya menggagas sejumlah program inovatif, salah satunya adalah Gerakan Bangkit Pendapatan Asli Daerah (Gerbang PAD).

“Untuk meningkatkan PAD ini, pegawai Pemkot Pangkalpinang harus kompak dan bersinergi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Budi juga mengajak pegawai di lingkup Pemkot Pangkalpinang untuk melaporkan ide atau gagasan yang dapat menggali potensi PAD, seperti pengelolaan parkir, tanah, atau aset lainnya.

“Kalau ada ide atau gagasan untuk menggali potensi PAD, misalnya parkir, tanah-tanah atau aset kita, ayo laporkan ke saya. Kita diskusi, bantu Pemkot dan bekerja dengan kompak,” tambahnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada Ulang pada tahun 2025, Budi mengungkapkan bahwa ia telah dipanggil oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk membahasnya bersama pemerintah pusat.

“Pj Gubernur juga tidak menginginkan adanya pemotongan TPP dan gaji. Beliau tidak ingin ada kebijakan yang tidak populis selama masa kepemimpinannya sebagai Pj Gubernur,” jelasnya. (**)