Jakarta, Sumselupdate.com – Di tengah meningkatnya krisis nilai, ketidaksetaraan, dan memudarnya kepercayaan sosial di berbagai belahan dunia, Pancasila dinilai semakin relevan sebagai fondasi untuk memulihkan martabat manusia sekaligus memperkuat kohesi sosial.
Pesan tersebut mengemuka dalam Webinar Internasional Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang digelar menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026.
Wakil Menteri Hukum RI, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa Pancasila merupakan warisan berharga para pendiri bangsa yang mampu menjawab berbagai tantangan global saat ini.
Berbicara sebagai pembicara utama dalam webinar yang diikuti sekitar 10.000 peserta dari dalam dan luar negeri, Edward mengutip laporan UNESCO tahun 2021 bertajuk Reimagining Our Futures Together yang menyebut dunia tengah menghadapi krisis nilai.
“Normalisasi kekerasan, ketidaksetaraan, dan hilangnya rasa hormat terhadap sesama manusia menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat,” ujar Edward, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, upaya membangun masyarakat yang sehat harus dimulai dengan memulihkan kepercayaan sosial. Namun, hal tersebut hanya dapat terwujud melalui pengakuan yang tulus terhadap martabat manusia tanpa membedakan ras, suku, agama, maupun status sosial.
“Di sinilah letak keunikan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila. Pancasila menjadi jembatan yang mempertemukan penghormatan terhadap martabat manusia dan kepercayaan sosial,” katanya.
Edward menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti sebagai konsep normatif semata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari.
Karena itu, ia mengapresiasi pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang dinilai menjadi instrumen strategis dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sosial masyarakat.
Sejak awal 2025, Kementerian Hukum melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum sebagai Kampus Pengayoman Pancasila bekerja sama dengan Institut Leimena menyelenggarakan pelatihan LKLB bagi aparatur sipil negara (ASN) di bidang hukum.
Program tersebut telah menjangkau lebih dari 11.000 guru di 38 provinsi serta sekitar 400 ASN bidang hukum di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, mengatakan keberhasilan Indonesia menjaga harmoni dalam keberagaman dapat menjadi contoh bagi dunia internasional.
“Indonesia tidak akan mampu berkontribusi pada perdamaian dunia apabila belum berhasil menjaga persatuan dan keberagaman di dalam negeri,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengingatkan kembali gagasan gotong royong yang disampaikan Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai inti dari Pancasila.
Menurutnya, nilai gotong royong semakin relevan di tengah meningkatnya fenomena xenofobia atau ketakutan dan kebencian terhadap kelompok yang dianggap berbeda.
“Pancasila yang berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan semangat gotong royong harus terus diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Amin Abdullah, menekankan pentingnya memahami sila pertama sebagai konsep “Ketuhanan yang Berkebudayaan”, yakni praktik keberagamaan yang menghormati sesama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Menurut Amin, konsep tersebut sejalan dengan pendekatan LKLB yang mengembangkan kompetensi memahami agama sendiri, mengenal agama lain, dan membangun kolaborasi dalam keberagaman.
Dukungan terhadap nilai-nilai Pancasila juga datang dari Vice President G20 Interfaith Forum, Katherine Marshall. Ia menilai Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa Pancasila bukan hanya ideologi negara, melainkan realitas hidup yang mampu menjaga persatuan masyarakat majemuk.
“Pancasila melampaui toleransi. Pancasila mengajarkan penghormatan, kepedulian, dan kasih sayang kepada sesama,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur International Center for Law and Religion Studies Fakultas Hukum Brigham Young University, Brett G Scharffs, mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan konsep penghormatan terhadap martabat manusia yang berkembang di berbagai negara.
Menurutnya, penghormatan terhadap martabat manusia dapat memperkuat institusi sosial, meningkatkan kohesi masyarakat, serta mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan.
“Orang akan memberikan yang terbaik ketika mereka merasa dihargai dan dihormati,” katanya.
Menutup diskusi, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara, Agus Sudrajat, mengingatkan bahwa ASN tidak hanya berperan sebagai pelayan publik, tetapi juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang bertanggung jawab menjaga netralitas serta kohesi sosial di tengah masyarakat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
