Banyuasin, Sumselupdate.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Ir. Erwin Ibrahim mendesak percepatan penyelesaian proyek jalan tol di Kabupaten Banyuasin dalam pertemuan dengan PT Hutama Karya di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/07/2024). Rapat ini diadakan untuk membahas solusi percepatan proyek infrastruktur yang sudah lama tertunda.
Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur Kemenko RI, Sunandar, menekankan pentingnya penyelesaian proyek jalan tol tersebut sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). “Upaya kita dalam penyelesaian pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sumatera Selatan yang ada di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin,” jelasnya.
Erwin Ibrahim mengungkapkan bahwa di Kabupaten Banyuasin masih ada tiga desa yang belum tersentuh proyek jalan tol ini, sehingga total lahan yang belum selesai mencapai 115,37 hektar sepanjang 14,75 kilometer. Ia juga menyampaikan pesan dari Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, yang menanyakan komitmen PT Hutama Karya dalam penyelesaian proyek ini.
“Menyampaikan pesan Pj. Bupati Banyuasin pada rapat hari ini, meminta membahas dan menanyakan apakah PT Hutama Karya dalam melanjutkan pekerjaan ini memang memiliki target dan pelaksanaannya seperti apa,” ujarnya.
Pemkab Banyuasin telah dua kali mengeluarkan Penetapan Lokasi (Penlok) untuk mendukung proyek ini, namun pengerjaan tetap berjalan lambat. Erwin menegaskan bahwa pihaknya siap mengeluarkan Penlok baru jika PT Hutama Karya menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap penyelesaian proyek.
Menanggapi hal tersebut, EVP Pencanaan Jalan Tol PT Hutama Karya, Iwan Hermawan, menjelaskan bahwa pengerjaan jalan tol di Banyuasin ada pada segmen satu dan ditargetkan akan mulai dikerjakan pada tahun 2024 dengan target penyelesaian awal 2026. “Saat ini dari pihak kami, sedang penyelesaian administrasi karena melanjutkan pengerjaan sebelumnya,” kata Iwan.
Pemkab Banyuasin berharap proyek ini dapat segera dirampungkan demi memperlancar akses dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. (**)











