Palembang, Sumselupdate.com – Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi Provinsi Sumsel Barat yang terdiri dari 8 Kabupaten/Kota , yaitu Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI, Kabupaten MURA, Kabupaten Muratara dan Kota Lubuk Linggau kembali mengemuka.
Rencananya Presidium Pembentukan Provinsi Sumsel Barat segera menemui Gubernur Sumsel H Alex Noerdin guna meminta dukungan pembentukan provinsi baru tersebut.
Menurut Ketua Presidium Pembentukan Provinsi Sumselbar Wahisun Wais Wahid pihaknya akan sowan ke Gubernur Sumsel dalam waktu dekat.
“PP No 78 itu harus ditandatangani kepala daerah termasuk Gubernur. Ini tuntutan kita, ingin pemekaran damai. Jangan sampai seperti Muratara pemekarannya berdarah-darah, ini bukan kita buat-buat boleh dicek, keinginan besar untuk mekar. Tapi pemekaran Sumselbar kini jadi pembicaraan termasuk di Pemprov Sumsel,” kata Wahisun saat ditemui di DPRD Sumsel, Jumat (27/5).
Sambil jalan, pihaknya juga menunggu Peraturan Pemerintah baru tentang pemekaran daerah, ”Jika moratorium daerah dicabut dan keluar surat presiden kita sudah siap sehingga kita kejar waktu secepatnya dalam lima bulan sudah siap semua. Kita tidak tahu rahasia presiden,“ katanya.
Sedangkan ibukota Sumselbar menurutnya diserahkan kepada tim kajian dari Mendagri karena itu bukan wewenangnya.
“Kalau opsi-opsi mungkin ada seperti Lahat memungkinkan. Pagaralam memungkinkan, Empat Lawang memungkinkan, juga Muratara memungkinkan,” katanya.
Selain itu wacana pemekaran Sumselbar sejak tahun 2007 dan disambut positif serta sudah ke Senayan ke DPD RI, DPR RI dan didukung semua pihak dari kabupaten dan kota.
“Kita akan segera audiensi dengan Gubernur, jangan mis-komunikasi. Pada dasarnya pemekaran ini bukan benci Sumsel. Karena peluangnya ada secara konstitusi dan masyarakat menghendaki, sah-sah saja kami presedium menyampaikan aspirasi dari bawah yang hendak mekar karena masalahnya jauh dan makin besar Sumsel, bukan kecil. Lihat wilayah, wajar kita mekar. Ini untuk memutus rentang kendali, kalau sekarang ini rentang kendali terlalu jauh,” katanya.
Apalagi wilayah Sumselbar ini kebanyakan daerahnya miskin berdasarkan data Bappenas tapi sumber daya alam besar.
“Kalau mekar kita tidak akan terganggu, Sumsel besar juga jadi tidak menganggu,” katanya.
Dia optimis kalau pemekaran Sumselbar bisa terlaksana karena tidak membebani daerah. (ery)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
