Pembangunan Gapura PALI Mangkrak, Dinas Perkim: Banyak Kendala di Lapangan

Proyek pembangunan gapura yang mangkrak, tampak tidak ada aktivitas dari para pekerja

PALI, Sumselupdate.com — Pekerjaan gapura batas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di wilayah Desa Talang Bulang, Kecamatan Talang Ubi, PALI tidak selesai sesuai target atau mangkrak. Padahal, pembangunan Gapura yang menggunakan APBD Kabupaten PALI tahun anggaran 2020 tersebut menelan biaya hampir Rp 2 Milyar.

Pengamatan di lapangan, saat ini kondisi bangunan gapura tampak seperti dua tiang besar yang tersusun atas batu bata. Kemudian, tampak disisi lain susunan kayu sebagai tangga yang digunakan ketika pekerjaan dilaksanakan masih terlihat.

Bacaan Lainnya

Namun, tidak ada aktivitas oleh para pekerja pada gapura yang diidamkan oleh masyarakat kabupaten PALI Itu.

Tentu saja, dengan molornya pembangunan gapura yang dikerjakan oleh CV Apas Sejahtera dengan nilai Rp. 1.935.455.784, menghambat aktivitas warga terlebih yang mempunyai mata pencaharian tidak jauh dari lokasi proyek.

“Usaha cucian mobil kami sedikit terganggu. Kami harapkan pelaksana secepatnya menyelesaikan pekerjaan ini supaya usaha kami normal kembali,” kata Ibrahim, salah satu warga setempat, Kamis (7/1/21).

Menyikapi molornya pekerjaan pembangunan gapura di Desa Talang Bulang, Ahmad Hidayat, Plt Kepala Dinas Perkim PALI mengaku bahwa banyak faktor penyebab melesetnya target proyek tersebut.

“Banyak kendala di lapangan. Pertama terkait batas wilayah yang diklaim lokasi pembangunan itu berada di wilayah Muaraenim. Namun masalah itu sudah selesai setelah dari pemerintah provinsi meninjau ke lapangan. Dan hasilnya, lokasi itu wilayah PALI, bahkan kalau sesuai undang-undang, masih harus maju lagi,” jabar Ahmad Hidayat kepada sejumlah awak media.

Ditambahkan Ahmad Hidayat bahwa selain masalah batas wilayah, kendala berikutnya adanya jaringan listrik bawah tanah yang belum bisa dimatikan oleh PLN.

“Ada jaringan listrik bawah tanah diatas lokasi pekerjaan. Pelaksana belum bisa melanjutkan pekerjaan apabila aliran listrik belum bisa dimatikan. Sempat kita minta pihak PLN untuk mematikan aliran listrik, tetapi saat itu masa Pilkada, listrik tidak boleh dipadamkan. Setelah selesai Pilkada, kembali kami minta PLN untuk mematikan aliran listrik, lagi-lagi PLN keberatan karena hadapi natal dan tahun baru. Yang akhirnya pada hari ini (Kamis), aliran listrik baru bisa dipadamkan dan pelaksana bisa bekerja lagi,” jelasnya.

Dengan banyaknya kendala itu, Ahmad Hidayat akui bahwa Dinas Perkim memberikan batas akhir pekerjaan hingga bulan Februari.

“Masih ada 50 hari kedepan pihak pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan apabila tidak selesai, maka pelaksana harus membayar denda keterlambatan sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya. (adj)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.