Inderalaya, Sumselupdate.com – Sungguh miris jika benar ulah yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
Bagaimana tidak, usai tak lagi menjabat sebagai wakil rakyat, beberapa furniture dan barang elektronik yang ada di ruang pribadi mereka diduga dibawa pulang.
Barang-barang milik negara yang dibawa pulang tersebut seperti kursi, sofa hitam berukuran kecil, televisi, hingga dispenser.
Jika dinilai dengan rupiah, bagi orang yang diduga pernah duduk di kursi empuk tersebut hanyalah sekadar barang ‘receh’ yang tak terlalu berarti.
“Ada yang benar-benar hanya bersisa meja, kursi besar dan kursi tamu, namun ada yang cuma ambil televisi atau dispenser atau sofanya saja. Saya bingung juga kok diambili barang inventaris milik negara. ‘Kan tidak boleh itu, kasihan yang baru masuk ruangan. Contohlah seperti Pak Adinul, Pak Irdansyah bagus itu orangnya, tahu aturan,” kata salah satu penjaga gedung yang enggan disebutkan namanya
Sementara itu, anggota DPRD Amril mengaku bingung banyak ruangan pribadi yang kehilangan beberapa fasilitasnya.
“Ya kasihan juga ada yang tidak ada sofa, ada yang tersisa meja dan kursi besar saja. Jadi bingung kok yang begitu begitu dibawa ya, untuk apa?, sejar juga,” ujarnya
Sementara itu, Kabag Umum DPRD Ogan Ilir Muttabah mengatakan, pihaknya sudah membuat surat edaran yang menyatakan bahwa dilarang membawa barang investaris jenis apapun dari ruang pribadi DPRD.
Untuk itu, menurut Muttabah, pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada anggota maupun mantan anggota DPRD Ogan Ilir untuk mengembalikan barang investaris negara yang terlanjur dibawa pulang.
“Ya kita kalah cepat buat suratnya, karena sibuk menyiapkan pelantikan kemarin. Memang kami akui ada sofa, televisi, dispenser, gantungan yang sudah tidak ada di tempatnya. Kita peringatkan itu inventaris jangan dibawa pulang tapi tidak menggubris. Yang jelas sudah kita berikan peringatan lisan, dan segera kita surati agar menggembalikannya. Kita juga tidak bisa memberikan sanksi hanya bisa pendekatan persuasif,” jelasnya.
Disinggung soal bagaimana solusi bagi anggota DPRD baru yang tidak ada fasilitas di ruang pribadinya, ia juga mengaku bingung solusi apa yang akan ditawarkan.
“Bingung juga jadinya, saat ini juga belum ada pengadaan baru. Paling kita rapatkan dulu apa solusinya,” ujar dia. (hen)











