Ramallah, Sumselupdate.com — Kepresidenan Palestina pada Minggu (27/9) mengecam apa yang disebutnya sebagai peningkatan aktivitas pemukim Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur, saat perayaan hari raya Yahudi Sukkot.
Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh mengatakan aktivitas tersebut merupakan “pelanggaran terang-terangan terhadap status historis dan legal situs-situs suci”.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan kantor berita resmi Palestina, WAFA, Abu Rudeineh menuding aktivitas tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kondisi baru di lapangan serta membatasi akses jemaah Palestina ke kompleks Masjid Al-Aqsa.
Ia juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai upaya menerapkan pembagian waktu dan ruang di kompleks Masjid Al-Aqsa.
Menurut Abu Rudeineh, situasi tersebut, ditambah meningkatnya ketegangan di Yerusalem, berisiko mengubah konflik politik menjadi konflik bernuansa agama dan berdampak terhadap keamanan serta stabilitas kawasan.
Ia menyerukan masyarakat internasional mengambil langkah segera untuk melindungi warga Palestina dan situs-situs suci, serta mendesak Israel mematuhi resolusi internasional terkait.
Sebelumnya pada Minggu, Kegubernuran Yerusalem dari Otoritas Palestina menyatakan sebanyak 1.143 pemukim Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa dengan pengamanan ketat polisi Israel. Aktivitas tersebut disebut berlangsung pada hari kedua perayaan Sukkot, yang juga dikenal sebagai Hari Raya Pondok Daun.
Pada hari yang sama, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dalam wawancara dengan surat kabar Israel Yedioth Ahronoth menyerukan pembubaran Otoritas Palestina serta operasi militer besar-besaran di kota-kota dan kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat.
Pernyataan tersebut mendapat kecaman dari Kementerian Luar Negeri Palestina. Kementerian itu menilai pernyataan Smotrich sebagai seruan untuk meningkatkan tindakan militer terhadap warga Palestina.
Kementerian Luar Negeri Palestina juga menyatakan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan adanya rencana untuk menganeksasi wilayah Palestina, mengusir warga Palestina, serta menghambat pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Pihak Palestina menilai langkah-langkah tersebut bertentangan dengan hukum internasional, resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta kesepakatan yang telah ditandatangani.
Menurut data resmi Palestina, sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 1.000 warga Palestina tewas akibat tembakan dan serangan artileri Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
