Medan, Sumselupdate.com – Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu perhatian dalam Forum Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik Pascabencana yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (12/11/2026).
Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia turut menghadiri forum tersebut didampingi Plh Sekretaris Daerah Nias Selatan, Amsarno Satriawan Sarumaha, SH, MH, CGCAE.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri PAN-RB Komjen Pol (Purn) Dr Purwadi Arianto, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, anggota DPRD Sumatera Utara, serta sejumlah bupati, wali kota dan sekretaris daerah se-Sumatera Utara.
Forum tersebut membahas penguatan ketahanan pelayanan publik di daerah, terutama untuk memastikan layanan administrasi masyarakat tetap berjalan selama kondisi darurat bencana hingga masa pemulihan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah masih adanya 22 kabupaten di Sumatera Utara, termasuk Nias Selatan, yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik.
Dalam arahannya, Wamen PAN-RB Purwadi Arianto mengapresiasi pemerintah daerah yang telah membentuk MPP. Namun, ia juga mendorong 22 kabupaten yang belum memilikinya agar segera merealisasikan fasilitas pelayanan terpadu tersebut.
Menurut Purwadi, keberlangsungan pelayanan publik saat terjadi bencana harus menjadi bagian dari perencanaan strategis pemerintah daerah.
Ia menekankan tiga langkah utama dalam memperkuat pelayanan publik, yakni menjaga keberlangsungan layanan prioritas atau business continuity, meningkatkan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal melalui pelayanan jemput bola, serta mempercepat pemulihan layanan setelah bencana.
Purwadi juga mengingatkan bahwa keberhasilan MPP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan gedung atau banyaknya loket pelayanan, tetapi lebih pada kualitas layanan yang dirasakan langsung masyarakat.
“Keberhasilan MPP tidak diukur dari gedungnya, tapi dari apakah pelayanan itu cepat, mudah, transparan, ada kepastian informasi, dan nyaman bagi masyarakat,” tegas Purwadi.
Menanggapi arahan tersebut, kehadiran Bupati Sokhiatulo Laia dalam forum ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Nias Selatan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di daerah.
Selama ini, masyarakat Nias Selatan masih harus mendatangi sejumlah kantor instansi yang lokasinya terpisah untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
Melalui pembentukan MPP, nantinya berbagai layanan pemerintahan dan instansi terkait, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, perpajakan hingga layanan BUMN dan BUMD, diharapkan dapat terintegrasi dalam satu lokasi.
Integrasi tersebut diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya pengurusan administrasi sekaligus meningkatkan transparansi serta meminimalkan potensi praktik percaloan.
Forum KemenPAN-RB ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemkab Nias Selatan untuk mempercepat realisasi pembentukan Mal Pelayanan Publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
