Film Dokumenter Murka Tapak Ungkap Dampak Tambang Batu Bara dan PLTU, 4 Provinsi di Sumatera Gelar Nobar Serentak

Writer: - Jumat, 13 November 2026
Sejumlah peserta mengikuti nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter "Murka Tapak" di Palembang, Kamis (12/11/2026). Film ini mengangkat realitas kehidupan masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan batu bara dan PLTU di sejumlah wilayah Sumatera. (Foto: Sumselupdate.com/Istimewa)

Palembang, Sumselupdate.com – Film dokumenter berjudul “Murka Tapak” resmi diluncurkan melalui pemutaran dan diskusi bersama (nonton bareng/nobar) secara serentak di empat provinsi di Sumatera, Kamis malam (12/11/2026).

Film yang mengangkat realitas kehidupan masyarakat di sekitar industri ekstraktif, khususnya pertambangan batu bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tersebut menyoroti berbagai persoalan lingkungan dan dampak sosial yang dialami warga di wilayah terdampak.

Read More

Peluncuran dilakukan secara hybrid dengan melibatkan empat provinsi, yakni Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Aceh. Kegiatan berlangsung di Palembang, Lahat, Bengkulu, Padang, dan Nagan Raya.

Kanopi Hijau Indonesia dari Bengkulu menjadi tuan rumah utama peluncuran film tersebut, dengan diskusi dipandu Cimbyo Layas Ketaren.

Kegiatan ini melibatkan tim produksi, aktor, akademisi, aktivis lingkungan, masyarakat terdampak, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, hingga mahasiswa.

Mewakili Kanopi Hijau Indonesia, Toto Hardiyanto mengatakan proses produksi film dokumenter “Murka Tapak” melibatkan tim dan masyarakat dari empat provinsi selama kurang lebih lima bulan.

“Proses produksi film ini cukup panjang, karena kami ingin menyajikan fakta dan kondisi terkini yang dialami masyarakat korban PLTU terbaru,” kata Toto.

Menurutnya, meskipun masyarakat di empat provinsi tersebut memiliki latar belakang dan kondisi geografis berbeda, terdapat persoalan yang sama, yakni dampak industri energi fosil terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan.

“Masyarakat dan lingkungan terpinggirkan menjadi korban,” tegasnya.

Penonton Palembang Antusias

Di Palembang, pemutaran film dan diskusi “Murka Tapak” diorganisasi komunitas Arus Aksara Perempuan (AAP) di salah satu kafe di pusat Kota Palembang.

Kegiatan tersebut dihadiri akademisi, aktivis perempuan, peneliti, jurnalis, aktivis lingkungan, serta mahasiswa.

Sebelum pemutaran film, Juru Bicara AAP, Luthfiah Revalina, mengajak peserta melihat persoalan industri batu bara dari perspektif masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan dan PLTU.

Menurut Reva, isu batu bara selama ini lebih sering dibicarakan dari sisi energi, industri, dan pembangunan. Padahal, terdapat cerita masyarakat yang menghadapi langsung berbagai dampak aktivitas industri tersebut.

Melalui film “Murka Tapak”, penonton diajak menyaksikan perjalanan industri batu bara di empat wilayah Sumatera, yakni Bengkulu, Aceh, Sumatera Barat, dan Lahat di Sumatera Selatan.

Film tersebut menelusuri berbagai aktivitas industri, mulai dari kawasan pertambangan, jalur distribusi, pelabuhan, hingga operasional PLTU.

Berbagai persoalan yang diangkat antara lain kerusakan lahan pertanian, berkurangnya ruang tangkap nelayan, pencemaran air dan udara, hingga perjuangan masyarakat mempertahankan lingkungan serta ruang hidup mereka.

Usai pemutaran film, sejumlah peserta menyampaikan tanggapan terhadap cerita dan realitas yang ditampilkan.

Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Palembang, Mutia Maharani, mengaku film tersebut mampu menggambarkan keresahan dan penderitaan masyarakat yang terdampak industri ekstraktif batu bara.

“Ada kesakitan, ada kemarahan, ada perlawanan tapi ditampilkan dengan smooth, penonton merasakan itu,” ujarnya.

Mutia juga menyoroti dampak industri energi fosil terhadap kehidupan perempuan, khususnya mereka yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan dan PLTU.

Menurutnya, perempuan menghadapi berbagai beban tambahan, mulai dari kerusakan lahan pertanian yang memengaruhi produktivitas tanaman, kesulitan mendapatkan air bersih, hingga meningkatnya beban merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan.

Selain itu, perempuan juga harus mengeluarkan tenaga lebih untuk membersihkan rumah dan lingkungan akibat kondisi yang mereka hadapi.

“Semua itu tergambar dalam film dokumenter ini, keren,” katanya.

Sekretaris AJI Kota Palembang, Nefri Inge, juga mengaku teringat pengalamannya saat melakukan peliputan di kawasan Merapi, Kabupaten Lahat.

Menurutnya, sejumlah adegan yang menggambarkan kondisi sungai dan lingkungan di sekitar PLTU mengingatkannya pada hasil reportase yang pernah dilakukan di wilayah tersebut.

“Sungai Pule, Sungai Pendian yang rusak akibat aktivitas PLTU itu nyata, saya menyaksikan langsung,” ujarnya.

Ia menceritakan, saat melakukan peliputan di Lahat, dirinya bersama rekan-rekan dari Anak Padi mendatangi sejumlah lokasi yang diduga mengalami pencemaran dan kerusakan akibat aktivitas PLTU.

Dari penelusuran tersebut, ia mengaku menemukan kondisi yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat, terutama petani dan warga desa.

“Penelusuran yang kami lakukan membuktikan kalau warga desa dan petani tidak bisa lagi beraktivitas dengan normal, lahan sudah rusak, air sudah tercemar,” katanya.

Jurnalisme Advokasi dan Keberpihakan kepada Masyarakat

Peluncuran film “Murka Tapak” juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi jurnalistik.

Ketua Program Studi Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang, Jufrizal MA, menilai film tersebut menjadi salah satu bentuk karya jurnalistik yang mengangkat persoalan masyarakat terdampak industri ekstraktif melalui pendekatan jurnalisme advokasi.

“Film ini menunjukkan bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat tapak menjadi langkah tepat yang dipilih dengan menerapkan jurnalisme advokasi,” katanya.

Menurut Jufrizal, kerusakan lingkungan menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah akibat aktivitas pembangunan dan industri yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan warga.

Sebagai perantau asal Aceh, ia mengaku kerap mengkhawatirkan kondisi keluarga di kampung halaman karena berbagai bencana ekologis yang terjadi.

Ia berharap film tersebut dapat membuka kesadaran publik mengenai persoalan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

“Film ini diharapkan mampu membuka mata, kalau sesungguhnya kerusakan lingkungan terjadi karena campur tangan segelintir orang yang berkuasa dan dampaknya luas merugikan masyarakat,” ujarnya.

Warga Desa Muara Maung Lahat Ikut Nobar

Selain digelar di sejumlah kota, pemutaran film “Murka Tapak” juga melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri batu bara.

Di Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, sejumlah warga turut menyaksikan peluncuran film tersebut secara bersama-sama.

Ketua Yayasan Anak Padi, Sahwan, mengatakan pemutaran film ini menjadi pengingat bahwa masyarakat terdampak PLTU di Lahat tidak menghadapi persoalan lingkungan sendirian.

“Kami masyarakat korban PLTU di Lahat tidak sendirian, kawan-kawan di Aceh, di Sumbar dan Bengkulu juga terus berjuang, ini menjadi penyemangat untuk terus berjuang,” kata Sahwan.

Desa Muara Maung merupakan salah satu desa yang disebut terdampak keberadaan PLTU batu bara Keban Agung. Selain itu, terdapat Desa Telatang dan Desa Kebur yang juga berada di kawasan tersebut.

Sahwan mengatakan, Sungai Lematang dan anak-anak sungainya dahulu menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Namun, ia menilai kondisi lingkungan kini mengalami perubahan yang berdampak terhadap kehidupan warga.

” Kini sungai tercemar, udara kotor dan lahan pertanian sudah tidak produktif lagi, semua itu dampak energi fosil,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Perkumpulan Sumsel Bersih, Arlan. Ia menilai Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Lahat menjadi wilayah yang menghadapi persoalan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif batu bara.

Arlan mencontohkan kondisi masyarakat di kawasan Niru, Kabupaten Muaraenim, yang menurutnya terdampak pembangunan dan operasional PLTU.

“Akibatnya, kini lahan tidak produktif, sungai dan udara tercemar,” katanya.

Menurut Arlan, kondisi tersebut sejalan dengan cerita yang diangkat dalam film dokumenter “Murka Tapak”, yakni kehidupan masyarakat yang harus bertahan di tengah tekanan aktivitas industri ekstraktif di sekitar tempat tinggal mereka.

Karena itu, ia menilai kampanye penghentian operasional PLTU berbahan bakar batu bara atau suntik mati PLTU perlu terus disuarakan.

Melalui peluncuran film ini, para penggagas berharap cerita masyarakat di wilayah terdampak industri energi fosil dapat semakin dikenal luas dan menjadi bahan diskusi publik mengenai masa depan lingkungan serta transisi energi di Sumatera.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts