Kemenkum Sumsel Ikuti Dialog Bersama Menteri Hukum, Masyarakat Bisa Adukan Masalah Notaris hingga Sengketa Properti

Writer: - Jumat, 13 November 2026
Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel Budi Argap Situngkir bersama jajaran mengikuti dialog interaktif "Pasti Ada Solusi" bersama Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas secara daring, Jumat (13/11/2026). (Foto: Sumselupdate.com/Kemenkum Sumsel)

Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Salah satunya melalui partisipasi dalam dialog interaktif bertajuk “Pasti Ada Solusi” bersama Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut merupakan agenda rutin Kementerian Hukum setiap Jumat. Dialog dipandu Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berkonsultasi, hingga mengadukan berbagai persoalan hukum dan pelayanan publik.

Read More

Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat menjadi pembahasan, mulai dari sengketa properti, kendala pelayanan notaris, hingga perlindungan kekayaan intelektual.

Setiap permasalahan ditanggapi oleh unit teknis terkait dengan memberikan penjelasan mengenai prosedur pendampingan hukum, verifikasi administrasi, hingga kemungkinan fasilitasi mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui dialog ini, masyarakat berkesempatan memperoleh informasi dan penjelasan langsung dari jajaran Kementerian Hukum. Program tersebut sekaligus menjadi sarana memperkuat transparansi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan hukum.

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel Budi Argap Situngkir menilai, dialog “Pasti Ada Solusi” merupakan sarana strategis untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, program tersebut juga mencerminkan komitmen Kementerian Hukum dalam merespons berbagai aspirasi dan pengaduan masyarakat agar mendapatkan perhatian serta tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Ia mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan hukum maupun kendala yang dihadapi ketika mengakses pelayanan publik.

Dengan adanya komunikasi langsung, berbagai masukan dari masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang responsif dan transparan.

Dialog tersebut turut diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur’Ainun, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Fatriansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Benni Risky.

Sejumlah pegawai Kanwil Kemenkum Sumsel juga mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.

Melalui program “Pasti Ada Solusi”, Kementerian Hukum berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas, menyampaikan pengaduan, serta mengetahui langkah penyelesaian atas persoalan hukum dan pelayanan yang dihadapi.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts