Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan melakukan harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Regulasi yang dibahas berkaitan dengan standar biaya pemerintah daerah hingga pengelolaan cadangan pangan.
Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Rabu (12/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap produk hukum daerah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kepastian hukum, serta dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Rapat dibuka Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Budi Argap Situngkir yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur’Ainun bersama tim perancang peraturan perundang-undangan.
Dari Pemerintah Kabupaten OKU, hadir Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Romson Fitri, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Setiawan beserta Kasubbid Perencanaan, Inventarisasi, Penilaian, dan Pemanfaatan BKAD Mujiatun.
Turut hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan M. Darojatun bersama Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Firman Syah Putra serta Kepala Bagian Hukum Setda OKU Eka Meirwanza.
Adapun tiga Raperbup yang dibahas meliputi Raperbup tentang Standar Biaya Tahun 2027, perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Tahun 2026, serta perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten OKU.
Dalam proses harmonisasi, tim perancang Kemenkum Sumsel melakukan telaah terhadap substansi dan rumusan ketentuan dalam ketiga rancangan regulasi tersebut.
Hasil pembahasan menunjukkan materi muatan ketiga Raperbup telah sesuai dengan kewenangan pembentukan peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Meski demikian, tim perancang memberikan sejumlah catatan penyempurnaan, terutama terkait teknik penulisan dan perumusan norma pada setiap pasal.
Penyempurnaan tersebut diarahkan agar naskah Raperbup mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
Seluruh catatan teknis yang disampaikan tim perancang disetujui oleh jajaran pemrakarsa Pemkab OKU untuk selanjutnya dituangkan dalam naskah perbaikan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel Budi Argap Situngkir mengatakan, harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan regulasi daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak tumpang tindih dengan ketentuan lainnya.
Menurutnya, tiga Raperbup OKU tersebut menyangkut aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengelolaan anggaran dan ketahanan pangan.
“Tiga Raperbup Kabupaten Ogan Komering Ulu yang kita harmonisasikan ini menyentuh aspek vital pembangunan daerah, mulai dari standardisasi efisiensi anggaran tahun berjalan dan tahun mendatang hingga penguatan tata kelola cadangan pangan pemerintah. Kanwil Kemenkum Sumsel hadir memastikan setiap kaidah hukum dirumuskan secara presisi, tidak tumpang tindih, dan memiliki daya guna operasional yang tinggi demi mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih serta menjaga ketahanan pangan masyarakat OKU,” tegas Budi.
Melalui proses harmonisasi ini, Kemenkum Sumsel berharap ketiga rancangan regulasi tersebut dapat disempurnakan sebelum ditetapkan, sehingga menjadi landasan hukum yang mendukung tata kelola keuangan daerah dan penguatan cadangan pangan di Kabupaten OKU.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
