Palembang, Sumselupdate.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palembang kembali menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) di kawasan 15 Ulu, Jakabaring, Kamis (12/11/2026), Wali Kota Palembang Ratu Dewa menemukan 17 poin permasalahan yang harus segera diperbaiki pengelola.
Temuan tersebut mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari penerapan standar operasional prosedur (SOP), kebersihan lingkungan dapur, hingga kelengkapan dan kompetensi tenaga petugas.
Beberapa kondisi yang menjadi sorotan di antaranya lingkungan sekitar dapur yang belum memenuhi standar SOP, tempat pembuangan sampah yang masih tercampur, atap bangunan yang terlalu rendah, serta area memasak yang membutuhkan pembersihan lebih lanjut.
Bahkan, salah satu SPPG diminta mengikuti pelatihan ulang karena petugasnya dinilai belum sepenuhnya memahami SOP yang berlaku.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, sidak tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto agar berjalan sesuai ketentuan.
“Pengawasan ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin memastikan program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai standar, baik dari sisi kesehatan, kebersihan maupun keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat,” tegas Ratu Dewa.
Menurutnya, kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Karena itu, seluruh pengelola SPPG diminta mematuhi ketentuan operasional, termasuk menjaga kebersihan dapur dan memastikan kesiapan tenaga petugas.
Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kota Palembang, dari total 221 SPPG yang ada, sebanyak 216 titik telah memenuhi standar kesehatan. Sementara itu, 214 titik dinyatakan memenuhi persyaratan higienitas.
Untuk memastikan seluruh kekurangan segera ditangani, Pemkot Palembang akan memperketat pengawasan melalui satuan tugas (satgas) khusus yang telah dibentuk.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah persoalan operasional maupun sanitasi yang berpotensi memengaruhi kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat program MBG.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr. Fenty Aprina, mengatakan pengawasan higienitas SPPG harus dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan ketika makanan selesai dimasak, tetapi sejak bahan pangan diterima hingga didistribusikan.
“Pengawasan higienitas harus dilakukan sejak bahan pangan diterima, disimpan, diolah, dikemas, hingga didistribusikan kepada penerima manfaat,” jelas Fenty.
Ia mengungkapkan, sekitar 4.321 penjamah makanan di SPPG Kota Palembang telah mengikuti pelatihan dan mengantongi sertifikat.
Setiap SPPG diwajibkan memastikan minimal 50 persen ditambah satu orang dari total relawan telah mengikuti pelatihan. Ketentuan tersebut berlaku bagi petugas yang terlibat langsung dalam penyediaan makanan, mulai dari juru masak, petugas penyimpanan hingga bagian pengemasan.
Selain kompetensi tenaga kerja, penerapan standar kebersihan juga menjadi perhatian. Seluruh petugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) dan penutup kepala serta mematuhi ketentuan pengaturan suhu penyimpanan bahan pangan.
Petugas juga dilarang membawa telepon genggam ke area memasak untuk meminimalkan risiko kontaminasi selama proses pengolahan makanan.
“Penggunaan APD, penutup kepala, pengaturan suhu penyimpanan, hingga larangan membawa telepon genggam ke area memasak merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh petugas,” tambahnya.
Pemkot Palembang meminta seluruh pengelola SPPG segera menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Pengawasan berkala juga akan terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG memenuhi standar kesehatan, higienitas, dan keamanan pangan bagi masyarakat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
