OPINI: Sinergi BLU Pusat dan BLU Daerah

Oleh: Arifin Setiyono*)

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatannya, BLU didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Read More

Di dalam undang-undang ini, perbedaan antara BLU Pusat dan Daerah adalah pada kewenangan pembinaan keuangan dan teknis yang dilakukan oleh unit yang berbeda. Pada BLU Pusat, pembinaan keuangan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang  bersangkutan. Pada BLU Daerah, pembinaan keuangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pembinaan teknis dilakukan oleh satker perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Melihat adanya perbedaan kewenangan pembinaan keuangan dan teknis sebagaimana disebut di atas, lantas apakah memungkinkan adanya sinergi antara kedua jenis BLU tersebut?

Pengaturan BLU Pusat dan Daerah

Secara yuridis, pengelolaan BLU Pusat diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004, yang diturunkan dalam PP No. 23 Tahun 2005 (Jo. PP No. 74 Tahun 2012) tentang Pengelolaan Keuangan BLU, dan secara teknis diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Keuangan (terakhir diatur dengan PMK No. 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU) sebagai omnibus law pengaturan Pengelolaan Keuangan BLU.

Sedangkan pengaturan mengenai BLU Daerah, selain ketentuan dalam UU No 1 Tahun 2004 di atas, juga diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini disebutkan bahwa, “Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan atas definisi ini, adalah “Yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.”

Turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 antara lain PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Bab XI tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pengaturan dalam bab ini memiliki kesamaan pengaturan dengan BLU Pusat, antara lain menyangkut tujuan, fleksibilitas pengelolaan keuangan, jenis pelayanan, penyusunan Rencana Bisnis Anggaran, serta Laporan Keuangan dan Kinerja BLU yang dilakukan dalam lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun peraturan teknis tentang BLU Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Secara umum, peraturan teknis BLU Daerah ini mengadopsi pengaturan pengelolaan keuangan BLU Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Roadmap Transformasi BLU 

Dalam roadmap transformasi BLU, terdapat tahapan terciptanya sinergi dan integrasi antara Kementerian Keuangan (yang dilakukan oleh Direktorat PPK BLU, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI), BLU Pusat, dan BLU Daerah. Tahapan dalam roadmap ini tentunya menarik untuk diperhatikan karena memerlukan persiapan dan pemikiran yang serius untuk merealisasikannya.

Hal yang mendasari tahapan ini adalah perlunya pengembangan nilai-nilai  kinerja BLU. Selain meningkatkan kinerja layanan, juga untuk menciptakan standard penilaian BLU yang bersifat komprehensif dan end-to-end, mempermudah Kementerian Keuangan dalam mengidentifikasi improvement area BLU secara spesifik, dan menciptakan metode penilaian kinerja yang bersifat universal namun tetap mempertimbangkan nature of bussiness BLU.

Tahap sinergi dan integrasi ini bukan berarti sebagai penggabungan unit antara BLU Pusat dan BLU Daerah. Secara prinsip terdapat kesamaan antara BLU Pusat dan BLU Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibiltas dalam pengelolaan keuangannya. Bahkan terdapat kesamaan pengaturan terkait tata kelola dan teknis pengelolaan.

Hal yang membedakan adalah pada wilayah kewenangan. Yaitu antara wilayah APBN dan APBD, atau dengan kata lain kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Opsi penggabungan unit ini akan sulit dilakukan mengingat dasar yuridis pembentukan BLU Pusat dan BLU Daerah berbeda, sejak dari Undang-undang hingga Peraturan Menteri yang mengaturnya. Melalui semangat desentralisasi, kewenangan BLU Daerah menjadi ranah Pemerintah Daerah. Secara teknis pengaturan BLU Daerah adalah oleh Menteri Dalam Negeri, meski dalam beberapa hal masih terdapat peran Menteri Keuangan untuk pengaturan atas hal-hal yang bersifat keuangan.

Opsi berikutnya adalah sinergi dan integrasi data antara BLU Pusat dan BLU Daerah, yang berarti penyatuan data  dari sumber yang berbeda untuk mendukung manajemen informasi dan pengolahan data yang lebih sempurna. Proses ini dilakukan untuk menyelaraskan data sehingga pusat data dapat dipakai sebagai sarana monitoring bagi top manajemen untuk melihat permasalahan yang ada menyangkut produktivitas, efisiensi, dan berbagai hal yang bertujuan untuk perbaikan dan pencapaian misi dan visi BLU secara umum. Secara teoritis, hal ini serupa dengan teori koordinasi sistem yang dikemukakan oleh Annick Willem (2004), yang menekankan adanya koordinasi yang berdimensi formal dan terprogram, dengan peningkatan kerjasama dan sharing pengetahuan.

Adanya kewenangan Pemerintah Daerah ini mencerminkan semangat desentralisasi dan berdimensi politis. Melihat hal tersebut, maka perlu disepakati adanya pengaturan dan mekanisme koordinasi bersama antara BLU Pusat dan BLU Daerah melalui sistem yang formal dan terprogram, dengan mengedepankan persamaan visi-misi BLU secara umum. Hal ini bisa jadi tidak mudah dilakukan, mengingat kesiapan dan kondisi tiap daerah dengan BLU-nya masing-masing juga tidak sama. Meski telah ada tools pengaturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun belum dapat menjamin adanya kesamaan kondisi tiap daerah, apalagi dalam rangka integrasi data dan sistem antara BLU Pusat dan BLU Daerah.

Sebagai tahapan roadmap dalam pengembangan BLU di Indonesia, tentunya sinergi antara BLU Pusat dan BLU Daerah merupakan suatu tahap yang penting untuk dapat dicapai dan dilaksanakan. Adanya perbedaan kewenangan dan rezim aturan tidak perlu membatasi sinergi keduanya, mengingat tahap ini sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tahapan berikutnya untuk mewujudkan BLU (baik Pusat maupun Daerah) sebagai penyedia layanan publik yang mandiri dan handal dengan standar internasional.

*) Penulis adalah Pegawai pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Selatan, Kementerian Keuangan RI.

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.