OPINI: Pembukaan Visa Kunjungan Wisata di Bali dan Peran Aktif Imigrasi

Ilustrasi turis/ trijaya

Pada 04 Februari 2022 lali, pemerintah melalui Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Amran Aris dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi E-Visa Kunjungan Wisata di Bali menyatakan bahwa wisatawan asing dapat datang ke Indonesia melalui dua pintu masuk yaitu Bali dan Kepulauan Riau. Turis Asing dengan Visa Kunjungan Wisata B211A yang datang ke Bali dan Kepri diperbolehkan mengunjungi daerah lain dan pulang ke negaranya dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di daerah tersebut.

Amran menjelaskan bahwa mekanisme penerbitan Visa untuk wisata merupakan kesepakatan dari semua stakeholders. Pada dasarnya, Ditjen Imigrasi mengikuti peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menkumham No. 34 Tahun 2021 dan SE Satgas Penanganan Covid-19 No. 4 Tahun 2022. Adapun syarat untuk mengajukan permohonan Visa Kunjungan Wisata B211A ke Bali dan Kepri adalah sebagai berikut:

Read More
  1. Paspor yang sah dan masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan
  2. Surat penjaminan dari penjamin
  3. Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia berupa rekening koran, buku tabungan atau deposito selama 3 (tiga) bulan terakhir. Bukti kepemilikan dana dapat menggunakan milik WNA atau penjamin, dengan jumlah saldo minimal setara 2.000 US Dollar
  4. Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain
  5. Bukti telah menerima Vaksinasi Covid-19 dosis lengkap
  6. Surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan di Indonesia
  7. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pertanggungan biaya kesehatan, atau surat pernyataan bersedia membayar biaya secara mandiri apabila terpapar Covid-19 selama berada di Indonesia.

Kebijakan ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menggenjot pariwisata terutama di Bali dan Kepulauan Riau. Awalnya pemerintah telah merencanakan untuk membuka Travel Bubble di daerah tertentu yang bekerja sama dengan negara lain salah satunya Singapura. Kebijakan Travel Bubble ini dinilai sebagai alternatif bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia namun tetap dapat merasa aman dan nyaman di tengah pandemi Covid-19. Konsep travel bubble pada dasarnya adalah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia hanya dapat masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu dan hanya dapat berada di wilayah tertentu saja sehingga penyebaran virus Covid-19 dapat terkendali dan pariwisata di daerah tersebut dapat berjalan.

Adanya kebijakan bahwa wisatawan asing dapat masuk melalui dua TPI dan dapat berpindah ke daerah lain kemudian menimbulkan suatu kekhawatiran. Apakah kebijakan ini dinilai tepat mengingat hingga tanggal 14 Februari 2022 jumlah kasus aktif hampir mencapai angka 45.000.

Seperti yang kita ketahui, virus Covid-19 dapat menyebar melalui kontak dengan penderita. Arus perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain menjadi faktor cepatnya penyebaran virus yang jika dibiarkan akan menjadi tidak terkendali. Kebijakan pemerintah yang memperbolehkan wisatawan asing untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lain dinilai masih terlalu dini dikarenakan tingkat kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi dan tergolong meningkat. Meskipun wisatawan asing disyaratkan untuk vaksin, tes PCR, memiliki asuransi, dan memberikan pernyataan bersedia menanggung semua biaya kesehatan dan karantina apabila terkena Covid-19 di Indonesia, bebasnya pergerakan wisatawan asing dikhawatirkan malah akan menjadi bumerang bagi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan imigrasi terutama yang berada di daerah sekitar tempat wisata adalah berkoordinasi dengan Tim PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dan Satgas Penanganan Covid-19 di daerahnya. Apabila dulu pengawasan orang asing baik yang bersifat administratif maupun lapangan berkutat pada indikasi pelanggaran keimigrasian, sekarang imigrasi juga dapat berperan aktif dalam mengawasi orang asing yang melanggar protokol kesehatan. WNA yang melanggar dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.*)

 

Penulis: Diena Ayu Azzahra

Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim
Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.