Ojek Online Kembali Dilarang Angkut Penumpang, Paguyuban Nilai Pemkot Palembang Plin Plan

Ilustrasi Ojek Online

Palembang, Sumselupdate.com – Operasional ojek online  (ojol) kini harus dihentikan kembali setelah sebelumnya pada 15 Juli lalu, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengizinkan ojol mengangkut penumpang.

Walikota Palembang Harnojoyo, Senin (20/7/2020), mengatakan, larangan ojol beroperasi lantaran Kota Palembang masih berada di Zona Orange Covid-19.

Bacaan Lainnya

Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Gugus Tugas penanganan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) kembali mencabut surat nomor 85/I/67-FLC/2020 perihal kebijakan menyatakan bahwa ojol sudah boleh kembali melakukan antar jemput penumpang.

Harnojoyo mengatakan, berdasarkan edaran Kementrian Perhubungan (Kemenhub) No 11 Tahun 2020, untuk mencegah penyebaran Covid-19 wilayah yang belum zona kuning, tidak boleh mengangkut penumpang dan hanya diperbolehkan mengangkut barang.

“Saat ini Palembang masih berada di zona orange, di mana angkutan umum roda dua belum diperkenankan untuk beroperasi,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Palembang, Agus Kelana mengatakan, pihaknya sudah melakukan imbauan kepada Paguyuban Ojol di Palembang agar mensosialisasikan kepada anggota agar tidak mengangkut penumpang sementara waktu.

“Kami mengharap hal ini bisa ditaati dan ojol bisa melaksanakan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru,” katanya.

Dikatakannya, penyelenggaraan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru dan dalam rangka untuk pencegahan virus Corona untuk dapat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan ada kaitan ini maka Surat tugas yang pernah kami keluarkan sebelumnya per tanggal 15 Juli kemarin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Ojol Palembang Bari, Toni Kuswoyo sangat menyayangkan terkait tarik ulur surat izin yang dikeluarkan Gugus Tugas.

Di mana, surat nomor 85/I/67-FLC/2020 pemerintah mengizinkan operasional tertanggal 17 Juli 2020, tetapi pemerintah sendiri mencabut surat tersebut pada tanggal 17 Juli 2020, sehingga terkesan plin plan.

“Jika memang tidak diperbolehkan, kenapa hanya Gojek dan Grab. Sedangkan salah satu aplikasi masih diperbolehkan. Kami mengikuti alur, kenapa ada yang melanggar dan didiamkan. Jadi kami datang dan meminta kebijakan Walikota,” katanya.

Toni mengatakan, sejak ada larangan serta penonaktifan menu angkut penumpang di aplikasi, pendapatan driver ojol mengalami penurunan signifikan hingga saat ini.

“Sejak awal PSBB kami mentaati aturan yang dibuat pemerintah, akan tetapi sejak beberapa bulan terakhir, ada keluhan dari anggota-anggota kami soal pemasukan yang minim,” katanya. (iya)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.