Nomenklatur Pemerintah Daerah Masih Tertunda, DPRD OKU Baru Bahas 5 Raperda

Yudi Purna Nugraha SH (tengah) anggota komisi 1 yang juga politisi partai PKB OKU

Baturaja, Sumselupdate.com – DPRD kabupaten OKU mulai membahas 5 raperda yang telah masuk dan diagendakan dalam program legislasi daerah (Prolegda) DPRD OKU tahap 1 tahun 2016. Ke 5 raperda but diantaranya Raperda tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten OKU 2016-2021, raperda tentang tanda daftar usaha Pariwisata, raperda tentang penyelengaraan administrasi keendudukan, raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta raperda tentang Bangunan Gedung.

“kalau raperda yang bicara soal nomenklatun peraturan daerah seperti yang tertuang dalam PP70 tahun 2015 dan PP 18 tahun 2016, belum masuk ke kita di DPRD OKU,” kata Yudi Purna Nugraha SH politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat dijumpai Kamis (14/07).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, raperda tersebut sebelumya pernah dibicarakan. Namun saat itu peraturan pemerintah yang menjadi acuan penyusunan dan pembahasan perda tersebut masih dalam rancangan dan belum disahkan oleh DPR RI, sementara daftar raperda sudah harus disusun dan diagendakan dalam program legislasi daerah.

“Namanya sudah ada, tapi raperdanya belum ada, mungkin akan masuk dalam prolegda tahap 2 ditahun ini, karena kita hanya bisa menunggu rancangan dari pihak pemerintah kabupaten OKU,” terangnya.

Meski demikian, dirinya menyatakan jika suara dan cerita tentang marger (penggabungan, red) sejumlah instansi di wilayah kabupaten OKU mulai terdengar.

Namun secara resmi hal tersebut belum dapat dipublikasikan, mengingat hingga kini rancangan tentang nomenklatur pemerintah daerah belum masuk ke DPRD OKU.

Disisi lain, sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan kabupaten OKU mulai ketar ketir. Hal ini didasari karena jika dilakukan marger, dan terjadi pengurangan jumlah instansi yang bergabung menjadi 1, tentu jumlah pejabat pun akan mengalami pengurangan.

Sayangnya belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak pemerintah kabupaten OKU terkait rancangan peraturan daerah tentang nomenklatur pemerintah daerah, serta mustasi besar besaran dilingkungan pemerintah kabupaten OKU. (Yan)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.