Muratara, Sumselupdate.com – Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat Muratara (AP3M) menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati. Massa mendesak pemerintah untuk melakukan penundaan proses pembangunan Akademik Komunitas Negeri (AKN).
Massa berpendapat harus ada pengkajian ulang terkait perizinan AKN dan mengalih fungsikan anggaran Rp10 miliar dalam pembangunan gedung sekolah baru yang belum ada di ibukota kabupaten berselang serundingan baik SMA, SMK, dan MAN.
Massa juga berpendapat Pemkab Muratara melakukan pembangunan dengan mengedepankan skala prioritas terkhusus pada infrastruktur dasar.
Kemudian kepada Bupati untuk memerintah Kadisbud dan kepala ULP menarik kembali pelelangan gedung AKN dan kepada Bappeda untuk melakukan perencanaan yang terukur dan terencana sesuai dengan kemampuan daerah.
“Ya kita meminta kepada Bupati untuk melakukan pengkajian ulang dalam pembangunan gedung AKN, sebab pembangunan gedung AKN dinilai hanya menghambur-hamburkan anggaran saja dan ada baiknya dialihkan dengan pembangunan lain seperti penambahan sekolah serta pembangunan infrastruktur jalan,” kata Koordinator Aksi, Wawan.
Menurutnya berdasarkan Permen Dikbud No 48 tahun 2013 dan Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, bahwa AKN di Kabupaten Muratara masih belum memenuhi syarat secara mendasar, jika dihubungkan dengan infrastruktur yang ada di Muratara belum memadai.
Seperti yang terjadi sekarang ibu Kota Kabupaten sendiri belum memiliki SMK, Madrasah Aliyah Negeri Modern (MAN) dan sekolah-sekolah yang bertaraf internasional.
“Nah ini yang perlu kita perhatikan secara bersama, agar Sumber Daya Manusia (SDM) mampu bersaing dengan daerah lain,” katanya.
Dia menilai pembangunan gedung AKN hanya meberikan keuntungan kepada tikus-tikus berdasi yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa harus memikir peruntukkan.
“Jika masih saja dilanjutkan pembangunan gedung AKN pastinya menjadi biang korupsi,” jelasnya.
Menanggapi tuntutan massa Plt Sekda Muratara H Abdullah Matcik menyampaikan permohonan maaf kepada ratusan unjuk rasa karena Bupati tidak dapat hadir, sebab menghadiri undangan rapat paripurna di kantor DPRD Muratara.
Pastinya seluruh tuntutan ditampung dan akan disampaikan kepada bapak Bupati agar nantinya bisa dikaji semua tuntutan yang ada.
“Untuk sementara ini semua tuntutan kita terima dan nantinya akan disampaikan dengan pak Bupati, agar bisa dipelajari seluruh tuntutan yang ada, “ujarnya dihadapan ratusan massa dan didampingi beberapa kepala SKPD.
Untuk diketahui, massa yang melakukan aksi damai tersebut langsung disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam hal ini Plt. Sekda Muratara H. Abdullah Matcik didampingi beberapa kepala SKPD terkait dihalaman Pemkab Muratara. (ain)
