Jakarta, Sumseluldate.com — Keterlibatan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya kesadaran hingga kurangnya dukungan ekosistem yang kondusif. Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa langkah afirmasi dan edukasi harus diperkuat agar lebih banyak perempuan tidak hanya mau, tetapi juga mampu berperan aktif dalam pengambilan keputusan di ranah publik.
Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik yang digelar Women Research Institute (WRI) bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
“Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Lestari Moerdijat.
Menurut Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan diri di dunia politik.
Dengan kondisi tersebut langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan.
Dikatakan, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik.
Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik.
Dia menilai, upaya mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh.
Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya.
Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami M.Sc (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja, S.H, L.LM (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, S.Si, M.T (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen. Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI). (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
