Kuala Lumpur, Sumselupdate.com – Delapan puluh tahun setelah Perang Dunia II berakhir, luka sejarah dari pendudukan Jepang di Asia Tenggara masih membekas.
Kontroversi kembali mencuat setelah sejumlah pejabat Jepang dianggap enggan mengakui kejahatan perang masa lalu, termasuk Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.
Kunjungan Takaichi ke Pemakaman Jepang di Kuala Lumpur pada akhir Oktober lalu, di sela kegiatan pertemuan yang berkaitan dengan ASEAN, memicu gelombang kritik di Malaysia.
Usai kunjungan tersebut, Takaichi menulis di platform X bahwa ia berkesempatan mengenang ‘nenek moyang yang kehilangan nyawa di Malaysia’ dan merasa ‘sangat terharu’.
Namun, unggahan itu tidak menyinggung agresi maupun kejahatan yang dilakukan militer Jepang selama pendudukan, sehingga memicu reaksi keras masyarakat Malaysia.
Profesor sejarah Universiti Malaya, Danny Wong Tze Ken, menyatakan bahwa pandangan ultrakonservatif dan revisionis Takaichi tentang kejahatan Tentara Kekaisaran Jepang tidak dapat diterima.
Menurutnya, sikap itu bertentangan dengan pendekatan sejumlah pemimpin Jepang sebelumnya yang lebih mengakui kesalahan masa lalu.
Kritik juga ramai muncul di media sosial. Para pengguna Malaysia mengecam tindakan Takaichi yang dinilai tidak sopan, tidak sensitif, dan berbahaya.
Beberapa netizen turut membagikan kisah penderitaan rakyat Malaysia selama pendudukan Jepang, termasuk kelaparan dan tindak kekerasan.
Pakar hubungan internasional dari Taylor’s University, Julia Roknifard, menegaskan bahwa revisionisme sejarah dan upaya mengaburkan fakta masa lalu sangat berbahaya.
Ia menyesalkan adanya kecenderungan sebagian pemimpin Jepang untuk mendistorsi sejarah Perang Dunia II.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
