Palembang, Sumselupdate.com – Perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan seorang perempuan berinisial L terhadap Fenti Sukarsi (36) di Polrestabes Palembang masih menjadi sorotan.
Kedua pihak melalui kuasa hukum masing-masing menyampaikan pandangan berbeda terkait hubungan hukum dan transaksi keuangan yang menjadi pokok perkara.
Kuasa hukum Fenti Sukarsi, M Sanusi SH, membantah kliennya terlibat tindak pidana penipuan maupun penggelapan. Ia menilai persoalan tersebut merupakan sengketa utang piutang yang semestinya dilihat dari perspektif hukum perdata.
Pernyataan itu disampaikan Sanusi dalam konferensi pers di Palembang, Kamis (19/11/2026), sebagai tanggapan atas keterangan kuasa hukum pihak pelapor sebelumnya.
Sanusi mengatakan, laporan polisi yang dibuat L pada 15 September 2025 telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap kliennya. Menurut dia, Fenti sudah delapan kali memenuhi panggilan penyidik.
“Klien kami sudah berulang kali memenuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan. Artinya kooperatif, sudah diperiksa delapan kali dalam laporan tersebut, dan setiap panggilan selalu hadir,” ujar Sanusi.
Ia menilai, terdapat perbedaan pandangan mengenai pokok persoalan yang dilaporkan. Menurutnya, hubungan antara Fenti dan L berawal dari transaksi pinjam-meminjam yang disertai dokumen kesepakatan serta jaminan aset.
Sanusi mengungkapkan, pihaknya memiliki sekitar 20 akta kesepakatan yang disebut telah diserahkan kepada L, disertai berita acara dan tanda terima tertanggal 30 Oktober 2024.
Adapun jaminan yang disebut diserahkan meliputi ruko di kawasan Karya Jaya, Palembang, rumah di kawasan Macan Lindungan milik orang tua, serta rumah atas nama Junaidi yang merupakan suami Fenti.
“Semua sertifikat ini sebagai jaminan transaksi peminjaman. Jadi menurut kami, persoalan ini berada dalam ranah perdata, bukan pidana,” katanya.
Kuasa Hukum Sebut Ada Pembayaran Rp2,8 Miliar
Sanusi juga menyampaikan bahwa dana yang diterima dari pihak L disebut mencapai Rp9,5 miliar. Dari jumlah tersebut, menurut dia, Fenti telah melakukan pembayaran sebesar Rp2.816.500.000 selama periode Oktober 2024 hingga Mei 2025.
Ia meminta agar seluruh riwayat transaksi dan pembayaran tersebut turut diperhitungkan dalam proses penanganan perkara.
“Kalau sudah membayar, apakah itu kemudian dihilangkan? Mari kita cek bersama. Jangan sampai muncul penggiringan opini seolah-olah klien kami melakukan tindak pidana,” ujarnya.
Mengenai cek yang dipersoalkan dalam perkara tersebut, Sanusi menyebut cek senilai Rp5 miliar telah dibatalkan. Sementara cek senilai Rp2 miliar yang dikaitkan dengan kliennya dibantah sebagai cek yang diterbitkan Fenti.
Ia mengklaim cek yang sebenarnya dibuat bernilai Rp8,25 miliar. Sanusi juga menyebut terdapat 17 lembar cek yang menurutnya belum dibahas secara menyeluruh.
Selain perkara tersebut, Sanusi memberikan klarifikasi mengenai persoalan mobil dan laporan polisi di wilayah hukum Polres Pagaralam.
Untuk perkara mobil, ia menyatakan penyidikan telah dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda Sumatera Selatan. Menurutnya, persoalan itu bermula dari kesalahpahaman dalam bisnis rental mobil dan telah diselesaikan secara damai.
Sementara terkait laporan di Polres Pagaralam, Sanusi menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan sengketa bisnis suplai barang yang telah melalui proses klarifikasi dan mediasi.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan persoalan penanganan perkara ini ke Divisi Propam Polri dan organisasi advokat Peradi sebagai bentuk keberatan terhadap proses yang dinilai perlu dievaluasi.
“Kami tidak menolak kewajiban hukum klien kami. Namun, kami meminta agar persoalan ini ditempatkan sesuai koridor hukum yang berlaku. Kalau memang punya utang, kami akan bayar karena kami punya hak dan kewajiban,” tegasnya.
Kuasa Hukum Pelapor Minta Penyidik Dalami Bukti
Di sisi lain, kuasa hukum L, Riza Faisal Ismed SH MH, sebelumnya membantah pernyataan pihak Fenti yang menyebut adanya kejanggalan prosedur dalam penanganan perkara tersebut.
Riza menegaskan, laporan dugaan tindak pidana itu telah disampaikan sejak 15 September 2025 dan melalui proses panjang di Polrestabes Palembang.







