KPU Sumsel: Hak Mereka Melapor ke Polda Sumsel

Senin, 29 Februari 2016
Ahmad Naafi

Palembang, Sumselupdate.com -Lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) resmi dipolisikan mantan Ketua KPU Musi Banyuasin (Muba), Rustam Effendy ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel, Senin (29/2), sekitar pukul 12.00.

Kedatangan Rustam tersebut untuk melaporkan Aspahani selaku Ketua KPU Sumsel dan kawan-kawan yang berjumlah lima orang setelah KPU Sumsel dinilai mendzalimi dirinya dengan melakukan pemecatan dalam jabatan sebagai Ketua KPU Muba yang seharusnya ia jalani sampai periode 2019 mendatang.

Bacaan Lainnya

Menanggapi pengaduan tersebut, KPU Provinsi Sumsel Komisioner KPU Provinsi Sumsel Divisi Hukum Ahmad Naafi, SH, MKn, Senin (29/2), mengatakan, laporan tersebut merupakan hak mereka untuk melapor ke Polda Sumsel, namun yang bersangkutan juga sebaiknya memahami hukum administrasi mengenai pelaksanaan putusan pengadilan sehingga tidak terkesan gegabah dalam mengambil langkah hukum.

“Silahkan yang bersangkutan mempelajari lagi UU Nomor 5/1986 dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 51/2009 sehingga setiap langkahnya bisa dipertanggungjawabakan secara hukum,” kata Naafi seraya mengatakan ada langkah-langkah hukum dalam menyikapi putusan pengadilan.

Mengenai tindak pidana yang dilaporkan ke Polda, Naafi menjelaskan dalam proses pemberhentian tetap Rustam dan kawan-kawan yang terbukti melanggar etik penyelenggaran Pemilu sebagaimana putusan DKPP dan menggantikannya dengan komisioner pengganti antar waktu (PAW) KPU Provinsi Sumsel tidak pernah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam UU tindak pidana, yang justru laporan tindak pidana yang dilaporkan sebelumnya terhadap Rustam Cs ke Polda Sumsel melalui almarhumah Fatmawati dan kuasa hukumnya, perlu ditelusuri kebenarannya.

Apalagi yang bersangkutan sudah terbukti melanggar etik seperti termuat dalam keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 199/DKPP-PKE-III/2014. (erk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.