Korupsi Proyek Jalan, ASN PUPR dan Satu Orang Vendor Ditahan Kejari Muaraenim

Kejari Muaraenim saat melakukan penahanan terhadap ASN di Dinas PUPR Muaraenim dan seorang vendor

Laporan Endang Saputra

Muaraenim, Sumselupdate.com – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kajari) Muaraenim resmi melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka tindak pidana korupsi APBD induk proyek jalan tahun anggaran 2019 di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muaraenim, Kamis (18/2/2021).

Bacaan Lainnya

Kajari MuaraeEnim Mernawati, SH didampingi Kasi Intel Yulius Dasa Putra, SH, MH dan Kasi Pidsus M Alvin, SH, MH mengatakana, penahanan tersebut berdasarkan surat penetapan penahanan nomor B32 L615 FD102 2021 tanggal 18 Febuari 2021.

Konferensi pers penetapan tersangka dan penahanan di Kejaksaan Negeri Muaraenim.

Dikatakan Mernawati, penyidik resmi menetapkan tiga orang tersangka penyalagunaan wewenang yakni atas nama HSB selaku salah satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas (PUPR) Muaraenim.

Kemudian, satu orang bernama AS selaku pelaksana lapangan (PPL) dan satu orang berinisial AB selaku vendor pemenang proyek jalan CV Adimart dari Prabumulih.

“Ya, hari ini baru dua orang berhasil kita lakukan penahanan, sedangkan satu orang lagi atas nama AB mangkir dari panggilan kita karena berhalangan, dan akan kita lakukan upaya pemanggilan kembali. Apabila masih mangkir, maka akan kita upayah jemput paksa,” ungkap Kajari Muaraenim Mernawati saat jumpa pers, hari ini.

Dikatakannya, penetapan terhadap ketiga tersangka ini merupakan hasil penyelidikan Tim Pidsus Kejari Muaraenim atas laporan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dan mark up salah satu proyek jalan di Dinas PUPR yang ada di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Muaraenim pada APBD induk Kabupaten Muaraenim tahun 2019 senilai Rp984.311.500, 00.

“Hasil penyelidikan kita, setelah dilakukan perhitungan oleh tim Kejari Muaraenim terdapat selisih volume sebesar 253.07 m3 dengan jumlah  kerugian negara jika dirupiahkan senilai Rp418 juta. Maka itu kita kenakan Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara terhadap para tersangka,” pungkasnya. (**)

PDIP

PKB

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.