Korupsi Alih Fungsi Lahan Rp5,8 Miliar, Mantan Bupati Muaraenim Dua Periode Resmi Menjadi Tahanan Kota

Para tersangka mengenakan baju tahanan dan resmi ditahan oleh penyidik bidang tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kamis (12/11/2020) malam.

Palembang, Sumselupdate.com – Mantan Bupati Muaraenim dua periode Muzakir Sai Sohar resmi ditahan oleh penyidik bidang tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kamis (12/11/2020) malam.

Muzakir Sai Sohar tidak sendiri ditahan. Dia bersama tiga tersangka lainnya Abunawar Basyeban, SH, MH selaku PNS dan  konsultan, HM Anjapri, SH sebagai mantan Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan, dan Yan Satyananda yang merupakan mantan Kabag akuntansi dan Keuangan PT Mitra Ogan.

Bacaan Lainnya

Ke empatnya dilakukan penahanan setelah ditetapkan tersangka oleh Pidsus Kejati Sumsel dengan Sprindik nomer 01,02,03,04/L.6/P.d 1/II/2020 atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi Alih Fungsi Lahan hutan Produksi menjadi  hutan tetap, penunjukan langsung, suap dan gratifikasi lahan di wilayah Muaraenim tahun 2014.

Namun untuk tersangka Muzakir ditetapkan sebagai tahanan kota lantaran hasil Rapid Tes Reaktif. Sedangkan tiga lainnya dilakukan penahanan di sel Rutan Tipikor klas 1 A Pakjo Palembang.

“Tiga Tersangka lainnya kita lakukan penahanan di Sel Rutan Pakjo, sedangkan untuk tersangka Muzakir kita tetapkan sebagai Tahanan Kota karna tadi reaktif hasil Rapid Tes-nya,” terang Kasipenkun Kejati Sumsel Khaidirman, SH, MH.

Diterangkan Khaidirman, para tersangka ini dianggap melanggar pasal 2 (1) UU No 31 tahun tentang tindak pidana Korupsi yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Serta pasal 12 Huruf b ayat (2) UU no31/1999 dan UU 20/2001 berbunyi Penerima gratifikasi diancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

“Sedangkan untuk kerugian negara mencapai angka Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus Lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti yang disita ada uang tunai sejumlah Rp200 juta diduga hasil kejahatan,” tutupnya Khaidirman. (ron)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.