Palembang, Sumselupdate.com – Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima audiensi Deputi Direksi Wilayah Sumsel, Kepulauan Babel dan Bengkulu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dr Elsa Novelia MKM di ruang tamu Gubernur, Jumat (3/1/2020).
Kedatangan dr Elsa Novelia MKM dan rombongan ini adalah dalam rangka melaporkan progres Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu Ia juga hendak memastikan jawaban Gubernur HD terkait kelanjutan pembayaran kepesertaan jaminan kesehatan bagi 454.310 Penerima bantuan iuran (PBI) BPJS yang dibayarkan Pemprov Sumsel.
Terkait hal itu Herman Deru mengatakan, sudah menjadi kewajibannya menyiapkan anggaran untuk pembayaran tersebut sesuai biaya kenaikan per 1 Januari 2020.
“Kita akan kaji dan upayakan ini, karena saya ingin masyarakat Sumsel sehat dengan fasilitas yang memadai. Walaupun anggaran tidak bertambah tapi ini harus tetap jalan, jangan sampai pelayanan kesehatan warga Sumsel terganggu,” jelasnya.
Kendati demikian, dirinya mewanti-wanti khususnya Dinsos agar memastikan bahwa peserta penerima benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang benar-benar berhak justru tidak mendapatkan PBI BPJS tersebut dan meminta agar BPJS memberikan pelayanan yang sama dengan peserta BPJS mandiri.
“Saya minta pelayanan bagi peserta ini benar-benar diutamakan. Karena sesuai kontraknya ini kita bayar langsung setahun. Ini dilanjutkan dulu jangan mandek, sambil kita bahas lagi bersama,” tambahnya.
Sementara itu dr Elsa dalam paparannya menjelaskan bahwa sampai 31 Desember 2019 kepesertaan di Sumsel mencapai 2,7 juta untuk PBI APBN, kemudian Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD 1,5 juta peserta, Pekerja Penerima Upah (PPU) 1,1 juta peserta, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 851 ribu peserta. Dari jumlah tersebut tercatat masih 1,9 juta lagi yang belum tercover JKN.
“Khusus untuk peserta dari kab/kota yang iurannya dibiayai Pemprov Sumsel (454.310) tanggal 31 Desember tadi kontraknya habis. Dan saat ini kab/kota masih menunggu berapa yang akan didaftarkan dan dibiayai oleh pemerintah provinsi,” jelas Elsa.
Untuk tahun 2019 terdata peserta PBI Kab ditambah pajak rokok Provinsi yang masih existing mencapai 454.310 orang dengan iuran Rp42.000/bulan (naik dari sebelumnya Rp25.500/bulan. Diperkirakan total yang harus dibayarkan Pemprov untuk membiayai kepesertaan tahun ini mencapai Rp228 miliar.
“Harapan kami peserta existing ini (455.310 peserta) berlanjut agar status kepesertaan ini jelas,” tambah Elsa. (rel)











