Bandung, Sumselupdate.com – Penunjukan Komjen Pol M Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jabar menuai polemik di masyarakat. Ada yang mendukung, ada juga yang menentang keputusan tersebut.

Pengamat politik Universitas Parahyangan Asep Warlan memandang pemerintah tidak konsisten dalam penunjukan M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar. Pasalnya, lanjut Asep, wacana penempatan perwira tinggi Polri menjadi Pj Gubernur sempat dibatalkan demi menjaga netralitas Polri di tahun politik ini.

Tapi secara mengejutkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik secara resmi mantan Kapolda Metro Jaya tersebut, di Gedung Merdeka, Kota Bandung seperti dilansir detikcom, Senin (18/6/2018) kemarin.

“Ada yang memandang (pemerintah) kurang konsisten. Dulu tidak mengusulkan karena ada masalah dengan sosok dia (Iriawan) sebagai seorang polisi. Menkopolhukam, Pak Wiranto waktu itu ada pembatalan. Tapi tiba-tiba berganti lagi ke Pak Iriawan. Inkonsistensi seperti apa di tingkat pusat,” kata Asep saat dihubungi, Selasa (19/6/2018).

Meski begitu, kata Asep, tidak ada aturan yang dilanggar terkait pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur. Karena berdasarkan undang-undang kepolisian seorang anggota Polri bisa diperbantukan atau mengemban tugas di luar instansi kepolisian.

“Untuk aturan tidak ada masalah, karena di dalam UU Kepolisian juga bahwa seseorang (anggota kepolisian) dapat diperbantukan di luar instansi kepolisian. Bisa dikementerian, dulu ada Dirjen Imigrasi Pak Sompy seorang polisi aktif. Artinya boleh di luar kepolisian,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, pengamat politik UPI Karim Suryadi juga melihat, pemerintah sedang memainkan drama kekuasaan. Dia juga menilai pemerintah seperti menantang polemik terkait penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernur beberapa bulan lalu.

“Pelantikan mantan Kapolda Jabar jadi Pj Gubernur Jabar seperti menantang polemik berkepanjangan beberapa bulan lalu. Ini sebuah drama kekuasan yang melukai penglihatan,” ucapnya. (dtc)