Jakarta,sumselupdate.com – Komite I DPD RI menggelar RDPU dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia(APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), pembahasan materi revisi UU Desa, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/11/23).
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, mengatakan, revisi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa sangat mendesak untuk dilakukan. Hal itu menjadi aspirasi dari berbagai pihak dan asosiasi masyarakat desa dalam mewujudkan dan perjuangan mewujudkan revisi UU Desa.
“Kami mendorong adanya revisi UU Desa, dan revisi tersebut harus mampu mengakomodasi segala persoalan yang dihadapi desa di seluruh Indonesia,” kata Fachrul Razi membuka rapat.
Senator asal Aceh tersebut menambahkan, saat ini Komite I sudah mempersiapkan proposal terkait materi revisi UU Desa.
Dikatakan, Komite I mengusulkan agar setiap anggota DPD RI dilibatkan menjadi pembina atau penasihat di masing-masing asosiasi di setiap daerah.
Baca juga : Ketua DPD RI Apresiasi Polrestabes Surabaya Sukses Kawal Piala Dunia U-17
“Hal ini membutuhkan energi dan waktu, tapi jika saling berkolaborasi kita yakin mampu mewujudkan revisi UU Desa ini,”jelasnya.
Sementara itu, Ketua PPDI Widi Hartono berharap agar revisi UU Desa mampu mempertegas kedaulatan desa, dan dapat menghasilkan revisi yang mampu merepresentasikan seluruh kepentingan masyarakat desa.
“Revisi UU Desa harus mempertegas pengelolaan dana desa langsung ke desa, memberikan kuasa penuh kepada kepala desa, dan penguatan sistem pengelolaan desa,”kata Widi Hartono.
Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Indra Utama menyatakan, terkait rencana ini, sudah melakukan rapat koordinasi nasional dan menghasilkan 12 rekomendasi dan sudah dikirimkan ke seluruh stakeholder desa juga ke DPD RI.
Baca juga : Ketua DPD RI Bedah Soal HAM dan Cita-cita Bangsa Sesuai Konstitusi
“Mudah-mudahan dengan dukungan DPD RI, revisi UU Desa dapat terealisasikan di akhir tahun 2023 ini,”kata Indra.
Ketua AKSI Irawadi menyatakan baru-baru ini sudah bertemu presiden dan mendagri dalam menyampaikan aspirasi revisi UU Desa dan permasalahan desa.
“Perlu penambahan dana desa, karena adanya inflasi sehingga sudah tidak relevan dengan situasi ekonomi saat ini,” kata Irawadi.
Senada dengan itu, Wasekjen APDESI Zaenal juga mempertanyakan realisasi revisi UU Desa untuk segera dibahas dan disahkan, karena sudah dinanti desa di seluruh Indonesia.
“Kami terus berjuang dengan seluruh desa, sampai revisi UU Desa dapat memberikan kepastian hukum atas pemerintahan desa,”tegas Zaenal.
Senator Sulawesi Selatan Ajiep Padindang mengungkapkan DPD RI mendukung sejak awal revisi UU Desa.
Komite I juga mendorong agar seluruh organisasi perangkat desa ini agar satu bahasa dan satu tujuan dalam memperjuangkan revisi UU Desa.
“Saya khawatir karena revisi UU Desa tidak masuk Prolegnas Prioritas, tapi harus ada keinginan kuat dari pemerintah, DPR dan masyarakat desa, saya kira bisa mendorong hal itu,” tegas Ajiep. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
