Bogor, Sumselupdate.com – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menegaskan, pemerataan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah operasi panas bumi sangat penting.
Keberadaan perusahaan pengelola panas bumi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar, baik melalui program pemberdayaan maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Yang kami soroti juga program pemberdayaan masyarakat ataupun CSR. Kita ingin keberadaan perusahaan yang mengeksplorasi panas bumi, kabupaten ataupun desa-desa di sekitarnya merasakan manfaat nyata,” ujar Putri usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah anggota Komisi XII juga menyoroti masih adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di area sekitar PLTP, termasuk akses listrik dan kondisi perumahan masyarakat.
“Tadi ada beberapa anggota menyoroti masih ada perumahan belum teraliri listrik, masih ada perumahan masih rusak dan belum diperhatikan. Ini menjadi perhatian kita bersama,” kata politisi Fraksi PAN ini.
Dikatakan, CSR harus ditingkatkan dan menyentuh kebutuhan masyarakat di kawasan terdekat pembangkit. Selain program sosial, Komisi XII DPR RI juga menyoroti mekanisme pembagian bonus produksi yang merupakan hak daerah penghasil.
Dia menjelaskan, ketentuan tersebut telah diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri.
“Selain CSR, juga dalam undang-undang dan peraturan Menteri sudah diatur mengenai bagi hasil. Nanti daerah penopang, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor mendapatkan bonus produksi,” jelasnya.
Dikatakan, Komisi XII ingin memastikan bonus produksi tersebut disalurkan secara transparan dan adil. “Ini menjadi perhatian kita agar bonus produksi harus disalurkan dengan adil, dengan rata, sesuai aturan dan perundangan yang berlaku,” tegas Putri.
Dia pun berharap pemanfaatan energi panas bumi tidak hanya mendukung transisi energi nasional tetapi juga memberikan manfaat langsung dan berkeadilan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
(**)











