Komisi X DPR Belum Satu Suara Soal Tugas Akhir Pengganti Skripsi

Rabu, 13 September 2023
Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah dalam Dialektika Demokrasi yang bertajuk ‘Merdeka Belajar! Membedah Permendikbudristek No. 53 tahun 2023’ bersama Sesditjen Diktiristek Prof Tjitjik Sri Tjahjandarie, PhD, Ketua Program Studi Administrasi Publik Program Doktor Universitas Moestopo Dr Pandji Sukmana, dan Wakil Rektor Universitas Mercu Buana Rizki Briandana, SSos, M.Comm, PhD.

Jakarta, Sumselupdate. com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah meluncurkan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam program Merdeka Belajar episode ke-26.

Dalam Permendikbud tersebut, mahasiswa sarjana dan mahasiswa diploma 4 tidak lagi wajib membuat skripsi untuk tugas akhir sebagai syarat kelulusan.

Bacaan Lainnya

Regulasi itu menyebutkan mahasiswa diberikan sejumlah pilihan tugas akhir sebagai syarat kelulusan.

Terkait hal ini, anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan, Komisi X DPR belum satu suara bahkan belum membahas perihal Permendikbudristek No 53 tahun 2023 episode ke-26 yang membahas soal akreditasi dan standar perguruan tinggi, serta kebebasan kampus menjadikan pembuatan skripsi, tesis dan disertasi sebagai syarat kelulusan.

Hal ini disampaikan Himmatul Aliyah dalam Dialektika Demokrasi yang bertajuk ‘Merdeka Belajar! Membedah Permendikbudristek No. 53 tahun 2023’ bersama Sesditjen Diktiristek Prof Tjitjik Sri Tjahjandarie, PhD, Ketua Program Studi Administrasi Publik Program Doktor Universitas Moestopo Dr Pandji Sukmana, dan Wakil Rektor Universitas Mercu Buana Rizki Briandana, SSos, M.Comm, PhD.

“Kami di Komisi X memang belum satu suara untuk menyampaikan, karena kami juga belum rapat tentang hal ini,” kata  Himma di Media Center DPR Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku baru mengetahui dua  minggu lalu, ketika ia bertemu dengan rektor seluruh Indonesia, sehingga dia bersama para rektor mempelajari. Dan secara pribadi dia pun mendukung ketentuan yang diatur pada episode ke-26  karena tidak adanya diskriminasi soal akreditasi kampus.

“Tapi dalam hal ini, keluarnya permen ini saya sendiri mendukung karena  ada penyederhanaan, yang tadinya akreditasi mungkin terbagi A, B, C gitu, Kalau yang C pasti udah dianggapnya, padahal mungkin belum tentu akreditasi C Itu kualitas pendidikannya  rendah, tapi image di masyarakat kadang kalau C ‘ah sekolah pinggiran, sekolah kecil’,” tuturnya.

“Tetapi dengan adanya peraturan baru ini saya mendukung, karena ini berarti tidak ada lagi diskriminasi terhadap kampus itu baik tapi nanti kita minta pendapat dari Mustopo dan dari Mercu Buana,” kata Himma.

Himma  berharap kepada pemerintah, khususnya Kemendikbudristek untuk memastikan implementasi dari Permendikbud 53/2023 episode ke-26 ini. Agar output  akreditasi meningkatkan mutu perguruan tinggi, bukan diskriminasi perguruan tinggi.

“Kemudian harus meningkatkan mutu perguruan tinggi, bukan malah dengan akreditasi yang terstandar hanya unggul dan terakreditasi dan tidak terakreditasi, kemudian ada standarnya unggul, terakreditasi internasional. Kalau prodinya sudah dapat pengakuan internasional  juga sudah dianggap terakreditasi,” tegas legislator Dapil DKI Jakarta ini.

Dia mendorong agar kampus segera melakukan pembenahan dalam segala aspek agar banyak perguruan tinggi di Indonesia mencapai world class university.

Himma  juga menyoroti belanja penelitian di Indonesia hanya 0,09% dari PDB (produk domestik bruto) tahun 2012, yang sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita Singapore dan juga Malaysia. Juga  kualitas sumber daya manusia yang rendah, baik dosen maupun peneliti di Indonesia.

“Masih adanya sistem penghargaan insentif  membuat akademisi enggan menghasilkan penelitian dan pengajaran  berkualitas tinggi. Kemudian pengelola perguruan tinggi oleh pemerintah masih terpusat, top down dan restricted ataupun membatasi,” tutur Himma.

Sementara itu, perwakilan dua kampus yang hadir dalam diskusi tersebut yakni Universitas Mercu Buana (UMB) dan Universitas Moestopo Beragama mendukung kebijakan yang diatur dalam Permendikbud 53/2023 episode ke-26, di antaranya fleksibilitas kampus soal tugas akhir mahasiswanya.

Wakil Rektor UMB Rizki Briandana menyampaikan UMB merasa beruntung dengan Permendikbud 53 Tahun 2023, merupakan bisa dikatakan sebaga penyempurnaan dari Permendikbud sebelumnya. Apalagi, UMB sejak 5 tahun lalu sudah mengimplementasi lima pilihan tugas akhir, khusus mahasiswa sarjana ilmu komunikasi, meskipun ujungnya harus dibuat laporan bentuk skripsi, dokumenter, ada juga yang KPN (Kemudian yang keempat ada pilihan untuk tugas akhir prestasi, misal ada mahasiswa mendapatkan juara lomba film di internasional, nah itu bisa direkognisi sebagai pilihan tugas akhir dan yang kelima adalah publikasi jurnal,” katanya di kesempatan sama.

Namun, kata Rizki, dengan adanya Permendikbud ini mahasiswa lebih beruntung lagi karena apa yang dilakukan di jurusan komunikasi UMB bisa dijadikan role model di beberapa prodi. Karena kalau merujuk kepada indikator kinerja utama perguruan tinggi, ada sistem pembelajaran project base learning. Misalnya jurusan ilmu komputer, mahasiswa bisa membuat sistem aplikasi yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

Ketua Prodi Administrasi Publik Program Doktor Universitas Moestopo Beragama Pandji Sukmana menjelaskan kenapa mahasiswa doktoral selalu lama lulusnya bahkan di-DO. Pertama, pengalamannya berkuliah di luar negeri itu, dosen yang aktif mencari mahasiswa, bukan sebaliknya. Kedua, yang memgambil program doktoral bukan ilmuwan, lebih kepada gelar penyesuaian, sementara dari sisi akademis  ingin seorang doktor memiliki karya ilmiah.

Namun,  saat mendengar ada sedikit keringanan melalui Permendikbudristek tidak lagi diharuskan dan tidak diwajibkan, tidak harus membuat jurnal, karena jurnal  yang jadi beban buat calon doktor lantaran biaya begitu besar, apalagi harus Jurnal Scopus dan sebagainya yang bisa mencapai Rp80 juta.

“Sebetulnya mungkin yang tadi disampaikan dari Dikti ini, mungkin akhirnya kembalikan kepada otonom atau kembalikan kepada kampus,” ujarnya. (duk)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.