Jakarta, Sumselupdate.com – Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa mitra membahas seputar perkembangan pangan di Indonesia, ketidakjelasan kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan, industri kelapa sawit, hingga kurangnya efisiensi dalam distribusi pangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menyoroti mengenai swasembada langan. Dia mempertanyakan kejelasan road map pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan tahun 2027.
Hingga saat ini, DPR belum mendapatkan informasi memadai mengenai langkah dan konsep yang akan ditempuh.
Padahal, hal ini merupakan hal krusial yang harus dipertanggungjawabkan bersama untuk menjawab tantangan mewujudkan swasembada pangan.
“Kami sebagai mitra belum pernah mendapatkan satu gambaran yang jelas daripada konsep pemerintah tentang road map menuju swasembada pangan tahun 2027 itu seperti apa, formulasinya dan rencana kerjanya. Ini terus terang masih buta saya lihat. Ini masih belum clear sama sekali. Oleh karena itu, ini perlu dijawab. Kami menyampaikan secara umum tentang masalah terkait swasembada pangan. Dan ini menjadi perhatian kami, karena menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata Firman di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Selain itu, Firman menyoroti nasib industri kelapa sawit yang merupakan salah satu penopang postur anggaran APBN dan penyumbang devisa negara terbesar.
Politisi Partai Golkar itu meminta agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap industri ini dan merumuskan kebijakan yang jelas dan konsisten untuk mendukung keberlanjutannya.
“Sawit sekarang banyak persoalan. Terutama masalah yang kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, keterlanjuran, justru yang sekarang akibat kesalahan KLHK ketika tidak menyelesaikan dalam kurun waktu tiga tahun dan kemudian sekarang dibentuk Satgas. Banyak pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang ditangkap Satgas dan kemudian asetnya disita negara,” tuturnya.
Dikatakan, Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertujuan menghambat industri kelapa sawit, melainkan untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah segera menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan adil.
“Ini gak menyelesaikan masalah, padahal Cipta Kerja tujuannya bukan itu. Saya sebagai salah satu pembahas di situ. Ini mohon menjadi perhatian agar pertanyaan jangan hanya disibukkan dengan masalah padi, gabah, dan sebagainya yang enggak pernah berhasil, tapi justru yang mendongkrak dan membawa manfaat bagi bangsa ini tidak pernah diperhatikan, terutama tentang masalah sawit,” tegasnya.
Selain itu, terkait masalah efisiensi dan transparansi distribusi pangan dan pupuk, Firman menekankan pentingnya peran Bulog menjaga stok pangan dan menyerap hasil panen petani.
Dia mengkritik penugasan pembelian gabah kering panen apa adanya yang dinilai merugikan Bulog dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Bulog ini kan kerja profesional menggunakan dana pinjaman dari komersil loan kalau gak salah, ya. Nah kerugian nanti siapa yang akan menanggung ini? Apakah menjadi beban bulog sebagai perum atau ditanggung atau dia akan dibebankan kepada negara? Ini harus clear. Karena jika nantinya akan gagal, maka akan mengalami kerugian yang luar biasa. Karena sangat tidak layak. Nah, ini tolong agar diperhatikan agar Bulog tidak semakin terpuruk,” jelasnya.
Dia juga mengkritik rencana pemerintah menghilangkan peran distributor pupuk, yang dinilai dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Ia meminta agar distributor pupuk tetap dipertahankan karena menjadi penopang dalam perekonomian serta keuangan negara.
“Saya minta supaya distributor ini tetap dipertahankan karena ini adalah bumper terhadap perekonomian dan bumper daripada keuangan negara. Saya tidak meyakini bahwa apa yang akan ditunjuk oleh pemerintah kalau langsung kepada kelompok tani itu tidak akan mengalami gagal bayar dan sebagainya,” tegasnya.
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
