Kicauan Mahfud MD Perbolehkan Front Persatuan Islam Berdiri Dengan Syarat

Mahfud MD saat memberikan keterangan di Channel YouTube Sekretariat Presiden (YouTube).

Jakarta, Sumselupdate.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan organisasi Front Persatuan Islam boleh didirikan. Namun, dengan catatan tidak melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum.

Hal tersebut dikatakan Mahfud dalam akun twitter miliknya @mohmahfudmd.

Bacaan Lainnya

Dalam akun twitternya, dia menyatakan, Front Persatuan Islam boleh berdiri asal tak melanggar hukum dan ganggu ketertiban umum.

“Ada yang tanya, bolehkah orang mendirikan Front Pejuang Islam (Front Persatuan Islam)?. Boleh sah, asal tak melanggar hukum dan tak mengganggu ketertiban umum,” ujarnya dikutip Suara.com (jaringan nasional Sumselupdate.cmom), Jumat (1/1/2021).

FPI berganti nama jadi Front Persatuan Islam. Sebab, Front Persatuan Islam oleh pemerintah Jokowi, Rabu (30/12/2020) kemarin.

Hal itu menyusul juga terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) pelarangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Kondisi tersebut yang membuat Mahfud angkat bicara bahwa Front Persatuan Islam boleh didirikan mengganti dari nama FPI.

Masih dalam tweetnya itu, Mahfud memberikan sejumlah contoh kasus yang serupa terkait pergantian nama ormas pentolan Habib Rizieq Shihab.

Dia mencontohkan, Partai Masyumi sempat bubar hingga kemudian mereka mengganti nama menjadi Parmusi, dan kemudian Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.

“Dulu kan Partai Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, lalu PPP, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan kemudian ada DDII yang legendaris. (Jadi) secara hukum boleh,” sebutnya.

Masih dalam akun twitter miliknya, Mahfud memiliki contoh ormas lainnya yang telah berganti nama karena bubar.

“Dulu PNI berfusi dan bubar kemudian melahirkan PDI, PDIP, PNBK juga boleh. Dulu NU (Nahdlatul Ulama) pecah sampai melahirkan KPP-NU juga boleh, sampai akhirnya bubar sendiri,” tuturnya.

“Selain itu, Partai Sosialis Indonesia yang dibubarkan era orba lama juga melahirkan organisasi-organisasi baru dan intelektual brillian juga boleh,” sambung tweetnya itu.

Dalam tweetnya terakhir, Mahfud kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang siapapun mendirikan ormas. Yang terpenting, kata dia, prinsipnya tidak melanggar hukum.

“Sekarang ini ada tidak kurang dari 444 ribu ormas dan ratusan partai politik, juga tak dilarang. Mau mendirikan Front Penjunjung Islam, Front Perempuan Islam, Forum Penjaga Intelektual boleh. Prinsipnya asal tidak melanggar hukum,” ungkapnya.

Di akhir, Mahfud menyebut, ormas yang bagus akan tumbuh, sementara sebaliknya jika tidak bagus mereka akan tumbang.

“Yang bagus akan tumbuh, yang tak bagus layu sendiri,” singkatnya.

Untuk diketahui, dalam keterangan resminya, terdapat sejumlah nama di kepengurusan FPI yang ikut mendeklarasikan Front Persatuan Islam.

Di antaranya Ketua FPI Ahmad Sabri Lubis hingga Sekretaris Umum Munarwan. Para deklarator meminta simpatisan FPI untuk menghindari hal yang menimbulkan benturan dengan penguasa. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.