Surabaya, Sumselupdate.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka akses perdagangan ke berbagai provinsi.
Upaya itu akan berdampak pada pertumbuhan produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan meningkatkan ekonomi warga Jatim.
“Pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan tidak dapat dilakukan pelaku usaha sendirian tetapi harus difasilitasi terutama untuk perluasan pemasaran,” ujar LaNyalla, Sabtu (26/2/2022).
Maka dari itu, LaNyalla mendukung langkah Pemprov Jatim untuk terus mengakselerasi perdagangan Jatim ke berbagai daerah lewat misi dagang dan investasi.
“Saya kira langkah itu sangat inovatif dan akan berpengaruh besar mempercepat pulihnya bekonomi. Di sisi lain pasar produk semakin berkembang yang akhirnya membuka lapangan kerja baru,” kata LaNyalla.
Dia juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan akses perdagangan tersebut. Pelaku usaha juga perlu berkreasi dan berinovasi menambah item produksi yang menarik bagi konsumen.
“Artinya ada sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha. Ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
LaNyalla berharap peluang lain bisa dikembangkan. Tidak hanya UMKM namun sektor lain sangat prospektif.
“Terbuka lebar peluang lain, seperti sektor pertanian dan industri manufaktur. Kita berharap pelaku usaha memanfaatkan secara optimal,” tegasnya.
Sebelumnya ratusan pelaku usaha (UMKM) dua provinsi, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah bertemu di Kota Palu dalam event Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Sulawesi Tengah. Event serupa sudah dilakukan KADIN Jatim saat LaNyalla menjadi Ketuanya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam acara itu membawa 40 pelaku usaha dengan hasil produksi aneka jenis dan saling melakukan negosiasi hingga bertransaksi.
Misi dagang juga diikuti organisasi pelaku usaha, yaitu KADIN, HIPMI dan IWAPI Jatim yang melakukan penandatanganan MoU dengan KADIN, HIPMI dan IWAPI Sulteng.
Berdasarkan data Pemprov Jatim, misi dagang di Sulteng menghasilkan transaksi Rp104,91 miliar. (duk)











