Ketua DPD RI: Harus Ada Standar Biaya Perizinan Pameran

Sabtu, 4 Maret 2023
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima kedatangan Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Jawa Timur, Sabtu (4/3/2023).

Surabaya, Sumselupdate.com – Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Jawa Timur mengeluhkan tidak adanya standar biaya perizinan pameran.

Hal itu terungkap saat jajaran pengurus Asperapi bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti  di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/3/2023).

Bacaan Lainnya

Kepada LaNyalla, Ketua Asperapi Jawa Timur Yusuf Karim Ungsi berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menerbitkan standar harga perizinan untuk menggelar pameran.

“Semua unsur pentahelix terkait harus kolaborasi, Kemenparekraf sebagai leading sector menentukan standar biaya. Itu karena selama ini belum ada standar harga yang ditetapkan. Jadi, masing-masing daerah berbeda. Oleh karenanya, kami berharap ada standar yang pasti mengenai biaya perizinan pameran ini. Bukan dikeluarkan oknum tidak bertanggung jawab,” kata Yusuf kepada LaNyalla di Kantor Kadin Jatim.

Yusuf berharap LaNyalla dapat memperjuangkan aspirasi lembaganya. Sebab,  biaya perizinan pameran tak memiliki basis  jelas standar pembiayaan.

“Biaya perizinan itu tak jelas standar itemnya apa. Artinya rujukannya kemana. Sehingga, biaya perizinan pameran di satu kota dan kota lain di Jawa Timur  berbeda-beda,” kata Yusuf.

Apalagi, selama ini setiap kali berurusan dengan biaya perizinan seringkali dihadapkan pada  perorangan. Tentu saja standar biaya perizinan  berbeda-beda.

“Maka harus ada batasan yang jelas dengan standar yang juga jelas. Jadi jelas kami harus berurusan dengan siapa, bukan perorangan saja,” tutur Yusuf.

Menurut Yusuf perbaikan saat ini adalah momentum tepat kebangkitan pariwisata di Indonesia.

“Ini adalah momentum kebangkitan pariwisata nasional secara menyeluruh. Tak hanya soal pameran, tapi juga meeting, incentive, convention, Exhibition (MICE) dan  konser musik. Harus ada standar biaya yang jelas,” katanya.

Ketua DPD RI LaNyalla menegaskan, harus ada  standar biaya perizinan pameran.

Agar ada kepastian bagi penyelenggara terkait biaya yang harus dikeluarkan. Jangan mempersulit dan memberatkan industri.

Pameran itu melibatkan banyak rakyat. Sektor pariwisata juga terangkat jika pameran berjalan dan banyak. Keterisian Hotel juga baik.

Senator asal Jawa Timur itu mengaku Asperapi  berkontribusi terhadap laju perputaran perekonomian di daerah. Sehingga sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi Asperapi.

Dikatakan, kontribusi positif ini jangan dihambat  tangan jahat. Karena  pameran  suatu sarana efektif untuk  promosi baik itu produk tertentu, sosialisasi program perusahaan, serta informasi tentang keunggulan suatu produk kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya  meningkatkan penetrasi pasar.

“Jadi goalnya pergerakan ekonomi rakyat. Saya dulu juga berkarier di dunia pameran, jadi sudahlah, sekarang yang baik-baik saja kalau urusan rakyat itu.  Pameran itu untuk menggerakkan ekonomi rakyat Indonesia yang kita cintai ini,” paparnya. (duk)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.