Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah membuat mekanisme perlindungan bagi peternak mandiri kecil dari dominasi korporasi.
Pasalnya, banyak peternak kecil babak belur, karena harus berhadapan langsung dengan pengusaha besar dalam memasarkan ayam hidup di pasar tradisional.
“Pertarungan langsung antara peternak kecil dengan pengusaha besar tentu saja berjalan tak seimbang. Kondisi seperti itu menjadi tidak sehat dan harus diakhiri. Pemerintah harus hadir memberi perlindungan bagi peternak kecil,” ujar LaNyalla, Senin (20/9/2021).
Menurut LaNyalla, pemerintah perlu membuat mekanisme yang berkeadilan agar tidak menjadi bom waktu yang berpotensi pada permasalahan sosial. Jika dibiarkan, berpotensi meruntuhkan usaha peternakan kecil.
Pemerintah wajib mengakomodir permintaan dan harapan peternak, sehingga mereka mampu bertahan di dalam usahanya. LaNyalla meminta Presiden Joko Widodo menganulir peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian tentang harga acuan daging dan telur ayam ras.
Peraturan Mendag dan Mentan tidak mampu melindungi peternak kecil ketika terjadi ketimpangan harga di tengah pasar mengingat harga bergerak dinamis mengikuti biaya produksi.
Pemerintah, kata LaNyalla, harus mempertimbangkan struktur biaya produksi dan distribusi, termasuk keuntungan masing-masing pelaku usaha.
“Jelas tidak adil saat peternak besar dan kecil memasarkan di pasar yang sama sementara biaya pokok yang dikeluarkan keduanya berbeda. Petani kecil pasti terus merugi karena biaya operasional tinggi, sementara korporasi mampu menekan biaya produksi dan lebih untung,” tegasnya.
Dia juga meminta persoalan peternak kecil yang mengalami kesulitan pakan akibat pandemi Covid 19 untuk dipecahkan.
Peternak kecil kesulitan mendapatkan pakan, karena selain harga tinggi, juga sudah dikuasai pabrik-pabrik pakan.
“Pemerintah harus memastikan tidak terjadi monopoli juga dalam hal ini,” paparnya. (duk)
