Kawali Sumsel Desak Dewan Panggil Perusahaan Diduga Perusak Lingkungan

Jumat, 27 Mei 2022
Koalisi Kawal Indonesia Lestari (Kawali) Sumsel demontrasi di DPRD Sumsel.

Palembang, Sumselupdate.com – Koalisi Kawal Indonesia Lestari (Kawali) Sumsel terus bergerak. Setelah sebelumnya meminta pencabutan proper biru yang diterima perusahaan diduga merusak lingkungan yakni PT Bara Alam Utama dan PT Sriwijaya Bara Priharum kepada Gubernur Sumsel Herman Deru.

Kali ini Kawali meminta DPRD Sumsel mengusut dugaan praktik mafia pertambangan yang disinyalir dilakukan PT Musi Prima Coal dan kontraktornya PT Lematang Coal Lestari.

Hal ini diungkapkan Kawali dalam aksi yang digelar di halaman DPRD Sumsel pada Jumat (27/5/2022). Menurut koordinator Aksi Chandra Anugerah, praktik dugaan mafia pertambangan yang dilakukan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muaraenim dimulai sejak terjadinya kerusakan dan pencemaran Sungai Penimur, di kawasan Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat  Petulai Dangku, Muaraenim.

“Dari sana, berbagai sanksi atas kerusakan lingkungan dan sanksi lain yang diterima perusahaan ini seperti menguap,” ujarnya.

Advertisements

Termasuk dalam beberapa catatan yang dimiliki oleh Kawali Sumsel atas aktivitas perusahaan yang diduga melanggar undang-undang. Seolah tak berpengaruh terhadap perusahaan asing ini.

Perusahaan pelanggar lingkungan ini tampak begitu kebal dengan hukum. Baik dari pejabat pemerintahan, sampai Aparat Penegak Hukum (APH).

Padahal menurutnya, yang paling dirugikan adalah masyarakat Muaraenim dan Sumsel pada umumnya, akibat aktivitas pertambangan yang dinilai Kawali Sumsel, justru banyak memberikan masalah bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan masyarakat.

Oleh sebab itu, Kawali meminta DPRD Sumsel untuk memanggil pihak terkait, juga perwakilan PT MPC dan kontraktornya PT LCL, untuk memberikan klarifikasi segera. Sebab, massa aksi Kawali berencana menggelar demonstrasi yang lebih besar dari ini, bahkan dilakukan Kawali Nasional dan Kawali Daerah secara serentak di seluruh Indonesia pada 5 Juni 2022 mendatang. Khusus di Sumsel, isu yang diangkat adalah mengenai lingkungan dan pertambangan ini.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Sumsel, Ikhwansyah yang menerima massa aksi mengatakan akan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Pihaknya mendorong Komisi IV dalam waktu 10 hari kedepan untuk menjawabpwrmintaan Kawali Sumsel.

“Tuntutan ini akan langsung kami teruskan, namun kami juga meminta waktu untuk bisa segera menyampaikan jawaban dan tindaklanjut terhadap tuntutan ini. Pada prinsipnya anggota DPRD Sumsel tentu berpihak pada rakyat,” tegas Ikhwansyah. (Ron)¬†

 

Dalam aksi itu, Kawali Sumsel juga merinci tuntutan terhadap DPRD Sumsel yakni:

  1. Meminta DPRD Sumsel mendorong pengusutan terhadap dugaan praktik mafia pertambangan yang dilakukan oleh PT Musi Prima Coal (PT MPC) dan kontraktor IUJP-nya PT Lematang Coal Lestari (PT LCL) yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaraenim, Sumsel:
  2. Dalam berbagai pelanggaran dan sanksi yang tidak kunjung memiliki kejelasan;
  3. Dalam dugaan politik sandera sehingga diduga pejabat setempat, sampai pejabat Sumsel tidak bisa tegas dalam sanksi atas aktivitas pertambangan yang mencemari dan merusak lingkungan.
  4. Meminta DPRD Sumsel memanggil pihak terkait dan mendorong pihak berwenang untuk menindaklanjuti sanksi dan memberikan klarifikasi yang terhadap aktivitas PT Lematang Coal Lestari yang diduga kuat melanggar lingkungan, diantaranya:
  5. Pemindahan Sungai Penimur;
  6. Pembuatan Pelabuhan di garis sempadan sungai;
  7. Pembangunan jalan hauling/jalan tambang tanpa AMDAL; dan
  8. Dugaan melakukan illegal mining karena menambang di tengah sanksi.
  9. Meminta DPRD Sumsel mendorong dinas terkait untuk melakukan audit hasil penambangan perusahaan tersebut.

 

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.