Jumlah Petani di Sumsel Bertambah, Jadi Penyebab Alokasi Pupuk Subsidi Alami Kekurangan

Tebentang tanaman padi di Sumsel yang menghijau di sawah petani. IST

Palembang, Sumselupdate.com – Penambahan jumlah petani menjadi salah satu pemicu pupuk subsidi alami kekurangan di Sumsel. Kepala Daerah setempat diminta untuk mempercepat aktualisasi jumlah petani pada sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (E-RDKK).

Dikatakan Kepala Dinas PTPH Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Sumatera Selatan (Sumsel), Bambang Pramono, dari hasil diskusi sejumlah pihak dibutuhkan dorongan dari setiap kepala daerah untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi itu.

Read More

“Salah satu caranya yaitu, dengan mempercepat aktualisasi jumlah petani dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (E-RDKK) Kementerian Pertanian,” kata Bambang, Senin (15/11/2021).

Dari hasil komunikasi dan diskusi, menunjukkan semakin banyak petani yang terdata di Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), maka akan semakin besar peluang alokasi tambahan kuota pupuk subsidi.

“Makin bertambahnya jumlah petani membuat tidak semua petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, karena alokasi yang diberikan Kementerian Pertanian dalam hal ini Ditjen Pupuk tidak akan sebanding,” katanya.

Bambang menyebut kebutuhan petani akan pupuk ada sebanyak 24 juta ton sedangkan alokasi pupuk bersubsidi yang diterima baru tersedia 30 persen atau 9 juta ton dari dana APBN.

“Kondisi ini membuat pupuk subsidi sudah pasti kurang, beberapa petani tidak kebagian pupuk bersubsidi karena petani bertambah pupuknya kurang,” katanya.

Bambang menjelaskan, jumlah petani di Sumsel dengan yang terdata ada sebanyak 381.446 orang. Sedangkan selebihnya sebanyak 386 ribu petani sama sekali belum terinput dalam sistem itu. Padahal ERDKK itu merupakan acuan pengalokasian pupuk dari kementerian pertanian ke Sumsel.

Dia menyebut, Kementerian Pertanian memberikan waktu tambahan selama dua hari, yaitu 15 dan 16 November untuk Sumsel segera menginput petani dalam sistem E-RDKK untuk alokasi pupuk tahun anggaran 2022.

Hal tersebut sudah ditindaklanjuti melalui surat edaran Gubernur Sumsel nomor 520/3372/DIS.PTH/2021 yang berisi untuk meminta Bupati atau Walikota segera melakukan penginputan RDKK ke dalam sistem E-RDKK tahun 2022.

Hal ini diharapkan perhatian agar didorong untuk dipercepat. Sebab kalau petani tidak terdaftar penginputan disistem itu, maka petani tidak bisa menebus pupuk subsidi dan alokasi nanti tidak bertambah. (zal/rl)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.