New York, Sumselupdate.com – Isu Palestina menjadi fokus pertemuan informal ‘Arria Formula’ di Dewan Keamanan PBB. Indonesia jadi penggagasnya, bersama Kuwait dan Afrika Selatan.
Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan tegas menyatakan bahwa permukiman ilegal yang terus didirikan Israel di wilayah Palestina adalah hambatan utama bagi proses perdamaian kedua bangsa.
“Permukiman ilegal adalah inti dari pendudukan Israel. Itu adalah jantung dari krisis perlindungan rakyat Palestina dan halangan yang jelas untuk perdamaian,” kata Menlu Retno Marsudi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, seperti dikutip dari Antara.
Menlu Retno menekankan, pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, menempatkan solusi dua negara (two-state solution) dalam bahaya.
“Masa depan kelangsungan hidup negara Palestina dibatalkan setiap hari oleh permukiman ilegal,” kata dia. Secara de facto, permukiman yang dibangun Israel adalah bentuk aneksasi yang jelas-jelas merupakan pelanggaran HAM.
Kebijakan pembangunan permukiman Israel juga tak hanya memicu bencana kemanusiaan, tapi juga menyulut konflik dan kekerasan yang bisa mengancam perdamaian dunia.
Dewan Keamanan diminta untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel. “Tidak berbuat apapun bukan lah sebuah pilihan,” kata Menlu Retno. Kredibilitas Dewan Keamanan PBB dipertaruhkan.
Perdamaian dunia, juga isu Palestina, menjadi fokus Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB sepanjang Mei 2009. Sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat pada 1967, sejumlah permukiman Yahudi didirikan.
Para permukim pun datang dari segala penjuru dengan beragam motif. Ada yang karena agama, beberapa karena ingin mengklaim wilayah Tepi Barat sebagai tanah Israel, lainnya punya alasan praktis: perumahan di sana cenderung murah dan disubsidi.
“Selama 50 tahun terakhir, Israel telah memaksa ribuan warga Palestina meninggalkan tanah mereka, lalu menduduki tanah itu dan secara ilegal menggunakannya untuk menciptakan pemukiman yang secara eksklusif menampung pemukim Yahudi Israel,” demikian dikutip dari situs Amnesty International.
Warga Palestina jadi korbannya. Mereka kehilangan rumah, mata pencaharian. Ruang gerak pun dibatasi. Tak punya akses ke sumber air bersih, tanah, dan sumber daya alam mereka sendiri.
Fokus pembicaraan dalam Arria Formula di Dewan Keamanan PBB ternyata membuat utusan Presiden Donald Trump tak senang. (pto)











