Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR-RI dari FPKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi dan menolak wacana penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Jangan dicampur aduk dana zakat dengan MBG. Karena, sudah ada peruntukan masing-masing.
“Sudah ada persetujuan anggaran MBG Rp 71 triliun pada APBN Tahun 2025. Mestinya fokus pada pengawalan penggunaan Rp 71 T dari APBN agar tidak bocor atau tidak efektif sehingga bisa mensukseskan program strategis pemerintah tersebut,” ujar HNW di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Menurut HNW semua pihak mendukung suksesnya program MBG melalui optimalisasi anggaran APBN. Tapi bukan melalui Zakat, karena Zakat juga bukan sumber pemasukan bagi APBN. Zakat dan APBN mempunyai aturan dan peruntukan berbeda. Zakat perlu dimaksimalkan untuk fakir miskin sebagai komplementer program MBG.
Dikatakan, penggunaan dana zakat sudah ada peruntukannya untuk 8 kelompok penerima manfaat, dan tidak bisa digabungkan dengan anggaran pemerintah yang antara lain berbasiskan pajak.
Sehingga wajar usul kontroversial itu ditolak tegas atau diminta untuk dipertimbangkan kembali terkait penggunaan dana zakat untuk MBG, seperti Majelis Ulama Indonesia, PBNU, Muhammadiyah, hingga internal pemerintah sendiri seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Kantor Staff Presiden.
Bahkan, karena kemungkinan adanya kekurangan anggaran, sejumlah Menteri sudah mengindikasikan akan diajukan penambahan anggaran tahun 2025 untuk program MBG, tapi bukan melalui zakat.
Hal itu terbuka disampaikan Menko Pangan dan Kepala Badan Gizi Nasional.
“Menko Pangan misalnya menyebut anggarannya akan diusulkan naik dari Rp 71 Triliun ke Rp 140 Triliun untuk mengoptimalkan implementasi MBG sepanjang tahun 2025. Artinya, dana filantropis publik seperti zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, biarkan sesuai peruntukannya dan tidak dicampur-campur dengan program Pemerintah sebagaimana sudah berjalan selama ini,” tuturnya.
HNW menjelaskan, outlook pengumpulan dana ZIS DSKL tahun 2024 bisa melebihi target yang telah ditetapkan yakni Rp 41 triliun, yang berhasil dikumpulkan Baznas pusat Rp 1 Triliun. Adapun tahun 2025 secara nasional nilainya ditargetkan Rp49,9 triliun.
Meskipun terkesan besar, dana tersebut sudah ada peruntukannya menjangkau lebih dari 50 juta warga, dan belum cukup untuk memenuhi hak para fakir dan miskin.
Dan penyaluran dana Zakat ke depan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi sehingga bisa membantu menghapuskan kemiskinan dengan mengubah dari mustahik (penerima manfaat) menjadi munfiq (pembayar infaq), mutashoddiq (bisa bersedekah) hingga menjadi muzakki (pembayar zakat).
“Maka memang sudah disusun skema dukungan lembaga zakat terhadap program Makan Bergizi Gratis, namun kaitannya adalah menghubungkan antara pemberdayaan usaha Mustahik untuk penyediaan bahan pangan MBG. Bukan dalam konteks dana zakatnya yang digunakan sebagai anggaran program yang sudah didanai secara jauh lebih besar oleh APBN seperti MBG itu,” lanjutnya.
Anggota DPR-RI Dapil DKI Jakarta II ini menemukan, dalam berbagai kunjungan dapil, reses, dan serap aspirasi, bahwa dana ZIS yang terkumpul belum bisa memenuhi kebutuhan warga mustahik, mulai dari fakir, miskin, yatim, janda, hingga yang terkena kesulitan ekonomi sehingga menimbulkan tunggakan sekolah dan kesulitan biaya untuk pendidikan tinggi, terjerat pinjol dengan segala permasalahannya.
Oleh karena itu dirinya mendukung peran program MBG yang berfungsi memastikan kecukupan gizi, sehingg membantu para penerima program yang fakir dan miskin, tapi peran dana ZIS agar tetap difocuskan sesuai peruntukan sebenarnya diantaranya untuk kebutuhan hidup lain dari para pihak yang berhak menerima zakat, sehingga pendekatan bantuan sosial khususnya bagi fakir miskin bisa komprehensif dan saling menguatkan.
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
