Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR RI Dr HM Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan ketahanan keluarga sebagai respons dari darurat Filisida (pembunuhan anak oleh orang tuanya) di Indonesia setahun terakhir, sebagaimana dilaporkan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Itu penting dilakukan sebagai upaya menjaga asa Indonesia Emas 2045.
“Kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Setelah berbagai kedaruratan (di antaranya darurat kejahatan seksual terhadap anak) yang disampaikan KPAI, kini KPAI mengumumkan Indonesia juga darurat filisida dengan jumlah 60 kasus pembunuhan anak oleh orang tuanya sepanjang 2024.Belum lagi data Simfoni di KemenPPPA yang menyebutkan adanya 3434 kasus kekerasan orang tua terhadap anak,” ujar HNW melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
HNW sapaan akrab Hidayat mengatakan, kasus terakhir di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, merupakan salah satu yang memilukan.
Seorang anak berusia 3 tahun 9 bulan dianiaya orang tuanya dan ditinggalkan begitu saja ketika meninggal dunia.
“Kita sangat miris mendengar kasus semacam ini, oleh karena itu harus ada upaya serius dan segera dari pemerintah untuk mencegah agar kasus serupa bisa berhenti dan tidak terulang, serta pelaku dijatuhi hukuman berat untuk menimbulkan efek jera,” tuturnya.
Dia berharap agar kebijakan ketahanan keluarga dapat dihadirkan pemerintah, dengan merangkul berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi dan keagamaan.
“Perlu dukungan ekonomi dan keagamaan bagi keluarga yang termasuk ke dalam kelompok rentan,” katanya.
Dikatakan, kebijakan itu dapat dituangkan ke dalam aturan hukum yang komprehensif, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga.
“RUU Ketahanan Keluarga ini sempat diusulkan dan digagas oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) pada periode lalu, tetapi sayangnya tidak diterima oleh DPR dan Pemerintah periode yang lalu. Semoga di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, RUU ini bisa dibahas kembali dan disetujui sebagai dasar kebijakan ketahanan keluarga di Indonesia,” ujarnya.
Dengan adanya dasar hukum yang memadai, kebijakan dapat lebih komprehensif untuk melengkapi beberapa aturan yang telah ada, di antaranya pemberatan hukuman pelaku penganiayaan dan pembunuhan oleh anak.
Selain itu, perlu juga dilakukan kegiatan lebih gencar penyuluhan ketahanan keluarga dan keagamaan bagi para keluarga-keluarga muda atau kelompok rentan.
“Itu semua sangat penting. Kalau kedaruratan ini tidak di atasi, kita semua patut khawatir Indonesia tidak bisa memanen bonus demografi positif dengan hadirnya generasi emas pada 2045, tetapi malah yang muncul generasi cemas. Sehingga perlu kebijakan komprehensif untuk menyinergikan peran maksimal antar kementerian, penegak hukum, serta kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan,” tegasnya.