Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mengatakan, tahun 2025 DPD RI akan bekerja lebih optimal memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Salah satunya, empat RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025 hasil perjuangan DPD RI.
“Empat RUU tersebut yaitu RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah, RUU tentang Perubahan Iklim RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Daerah Kepulauan. Ini tugas kita bersama untuk mengawal RUU ini. Kita berharap jika ada produk legislasi DPD RI bisa menjadi sejarah bagi kita,” ujar Sultan saat Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Sultan menambahkan diputuskannya RUU tersebut DPD RI harus bersinergi dan berkolaborasi, serta bekerja lebih cepat secara efektif dan efisien menindaklanjuti penyusunan empat RUU tersebut
“Kita berharap periode ini ada output dari RUU inisiatif DPD RI yang berhasil menjadi undang-undang,” kata Sultan.
Dia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah dimulai 6 Januari 2025. Program ini sangat penting untuk mempersiapkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia menghadapi Indonesia Emas tahun 2045.
“DPD RI mengajak turut berpartisipasi melakukan semua pihak untuk mengawasi program ini agar berjalan sesuai harapan. DPD RI melalui Komite III akan mengawasi kesiapan di daerah dalam pelaksanaan program MBG maupun menemukan potensi penyelewengan dari permasalahan di kemudian hari,” jelas senator asal Bengkulu ini.
Pada laporan hasil penyerapan masyarakat di daerah, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Utara Stefanus BAN Liow menilai program MBG di Provinsi Sulawesi Utara belum semuavmerasakan. Untuk itu, ia menghimbau pusat dan daerah dapat bersinergi menyukseskan program ini.
Di Sulut lanjut dia, belum merata program MBG. Perlu campur tangan dan sinergitas pusat dan daerah.
Senada dengan Stefanus, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Timur Lia Istifhama menilai program MBG di Jatim mengalami beberapa kendala salah satunya anggaran dan belum menyentuh ke pondok pesantren.
Diharapkan program ini bisa menggandeng UMKM sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Program ini belum merata terutama di pondok pesantren. Perlu perhatian pemerintah.
Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara Hasby Yusuf mengaku mendukung adanya program MBG. Namun ia makan bergizi perlu memperhatikan aspek kehalalan dan pemerataan di setiap sekolah.
“MBG sangat penting tapi yang perlu diperhatikan aspek kehalalan. Karena selama ini belum ada lebel halalnya,” paparnya.