Heboh, Cakades di Lahat Diduga Dipungli Untuk Ikut Pilkades

Ilustrasi Pilkades Serentak.

Laporan: Novrico Saputra

Pagaralam, Sumselupdate.com – Masyarakat Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dihebohkan dengan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap seluruh calon kepala desa (cakades) yang akan mengikuti pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak pada tanggal 9 Desember 2021 nanti.

Read More

Tak pelak, isu pungli ini berkembang dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Salah seorang cakades di Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat saat dihubungi membenarkan jika dirinya diminta menyetorkan sejumlah uang kepada panitia desa.

“Di desa kami sendiri ada dua calon kepala desa. Total uang yang diminta panitia desa kepada kami sebanyak Rp50 juta. Artinya, satu orang cakades wajib menyetorkan uang sebanyak Rp25 juta ke panitia,” ungkapnya.

Cakades yang enggan namanya ditulis ini mengaku sangat keberatan dengan adanya pungutan sejumlah uang dari panitia.

“Kalau kami tidak turuti kami takut didiskualifikasi oleh pihak panitia karena ketua panitia menyampaikan kepada kami bahwa setoran tersebut wajib dipenuhi,” terangnya.

Menanggapi dugaan pungli ini, anggota DPRD Lahat Nopran Marjani menjelaskan jika pembiayaan penyelenggaraan pilkades di Kabupaten Lahat sudah dianggarkan oleh Pemkab melalui APBD.

“Kami anggota DPRD sudah menyetujui, sudah ketuk palu untuk anggaran pemilihan kepala desa se-Kabupaten Lahat. Saat ini tinggal menunggu proses pencairan,” jelasnya.

Ia menegaskan para cakades tidak dibolehka untuk dibebani dengan berbagai pungutan liar yang dikemas sedemikian rupa oleh para panitia desa maupun panitia kecamatan, karena pungutan tersebut tak berdasar alias pungli.

Meski ada kesepakatan, kata Nopran, artinya sepakat untuk melanggar peraturan perundang-undangan itu namanya kesepakatan jahat.

“Kalau mereka merasa butuh dana penyelenggaraan tetapi dana dari Pemkab Lahat belum turun/cair sah-sah saja untuk mendapatkan talangan dari para calon kades, akan tetapi, harus disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemkab Lahat dan kalau dana dari pemerintah sudah turun dana talangan tersebut harus dikembalikan. Yang jadi permasalahan itu uang yang diminta oleh panitia tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) serta tidak sesuai standar harga Kabupaten Lahat, hal ini bisa dikatakan mark up anggaran,” ujar Nopran.

Berangkat dari persoalan itu, Nopran berharap pihak penegak hukum, BPMDes, dan inspektorat untuk turun langsung ke desa-desa agar hal ini bisa ditertibkan.

Nopran menyayangkan minimnya sosialisasi dari BPMDes serta Pemkab Lahat membuat para calon kepala desa seperti tak mengerti aturan yang sebenarnya.

Padahal di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lahat No.39 Tahun 2015 tentang syarat dan tata cara pemilihan kepala desa pada BAB V (Lima) Pasal 36 jelas menyatakan bahwa Pertama; biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lahat.

Kedua; Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.