Hakim Tolak Eksepsi Bupati Muaraenim Nonaktif Juarsah

Suasana persidangan.

Palembang, Sumselupdate.com – Eksepsi Bupati Muaraenim nonaktif Juarsah ditolak, Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang.

Penolakan eksepsi tersebut dibacakan hakim ketua Sahlan Effendi, SH, MH, berpendapat bahwa materi eksepsi terdakwa yang disampaikan melalui tim penasihat hukum Saifuddin Zahri, SH, MH, beberapa waktu lalu sudah memasuki pokok perkara.

Read More

“Menimbang, adapun materi eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa perlu adanya pembuktian dalam persidangan, maka dari itu eksepsi terdakwa tidak dapat diterima,” kata Sahlan membacakan petikan putusan sela.

Dalam putusan sela setebal 22 halaman, majelis hakim Tipikor Palembang juga memerintahkan kepada pihak penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Dengan tidak diterimanya eksepsi terdakwa Juarsah, JPU KPK RI melalui layar telekonferensi meminta waktu satu minggu kedepan guna pembuktian persidangan dengan agenda menghadirkan saksi-saksi.

Terpisah, Asri Irawan Sah, MH, jaksa KPK RI mengatakan sangat mengapresiasi putusan sela majelis hakim Tipikor PN Palembang yang menolak eksepsi terdakwa dan meminta melanjutkan dengan pembuktian persidangan.

“Selanjutkan kami akan menyiapkan saksi saksi dan alat bukti lainnya untuk membuktikan perkara ini, rencananya ada empat saksi yang akan dihadirkan pada persidangan selanjutnya,” kata Asri.

Ditanya terkait permintaan penasihat hukum agar terdakwa dan saksi dapat dihadirkan secara offline, Asri menjawab akan mengupayakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi ditengah Pandemi Covid-19.

“Jika pun Majelis Hakim menginginkan off line maka kemungkinan akan kami seleksi yang mana bisa online dan yang mana bisa offline,” tuturnya.

Seperti diketahui, ditetapkannya Bupati Muaraenim nonaktif Juarsah sebagai tersangka oleh KPK, berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK pada September 2018 lalu.

Dalam OTT tersebut telah menetapkan lima orang terpidana yakni, Ahmad Yani Bupati Muaraenim periode 2018-2019, Elfin MZ Muchtar Kepala Bidang Pembangunan dan PPK Dinas PUPR Muaraenim, Robby Okta Fahlevi pihak kontraktor, Aries HB Mantan Ketua DPRD Muaraenim dan Ramlan Suryadi mantan Plt Dinas PUPR Muaraenim.

Kelimanya telah diputus bersalah oleh PN Tipikor Palembang dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach). Sementara dalam perkara ini, Juarsah sebagaimana dakwaan JPU KPK disebut-sebut turut menerima sejumlah uang senilai Rp 3,5 miliar.

Untuk itu JPU KPK, terdakwa Juarsah dijerat sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan Pasal 12 B UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (ron)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.